Wujudkan Good Governance, Butuh Pengawasan Internal yang Optimal dan Berkualitas

BENGKALIS – Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan peran pengawasan internal pemerintah yang optimal dan berkualitas.

“Karena, melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau ini mengatakan ketika membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 di aula Inspektorat Bengkalis, Selasa (6/10/2015).

Selain untuk mendorong terwujudnya good governance, imbuh Ahmad Syah, pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan, juga diperlukan untuk mendorong terwujudnya clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ahmad Syah menjelaskan Larwasda memiliki arti sangat strategis dan penting. Merupakan evaluasi kinerja pengawasan sebagai suatu siklus sistem pemerintahan yang setiap tahun dilakukan yang mengagendakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin pada temuan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Kepala Bagian yang mengikuti kegiatan Larwasda, Ahmad Syah mengingatkan, esensi pengawasan itu bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi sebagai salah satu fungsi manajemen yang memang mutlak diperlukan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan

“Seluruh SKPD diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan kegiatan Larwasda ini sebagai wahana atau media penyampaian informasi terkait substansi hasil pemeriksaan maupun sebagai media komunikasi atau umpan balik dari SKPD sebagai obyek pemeriksaan kepada institusi yang melaksanakan bidang pengawasan,” pesan Ahmad Syah.

Usai acara pembukaan dalam kegiatan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah H Burhanuddin tersebut juga dilakukan pemaparan tentang pengawasan. Yaitu oleh Kepala Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahayadi, Inspektur Provinsi Riau Evandes Fajri dan Inpektur Kabupaten Bengkalis H Mukhlis.***