Bappeda Taja FKP RKPD 2018, Kontinuitas dan Keterpaduan Sangat Diharapkan

BENGKALIS-Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik(FKP) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Derah (RKPD) 2018. Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Daerah, Senin (20/2/2017),  sejumlah pihak berharap perlunya kontinuitas dan juga keterpaduan dalam penyusunan dan pelaksanaan program.

Adanya keinginan tersebut terungkap dalam sesi masukan dan saran dari para peserta FKP. Diantaranya dari anggota DPRD Bengkalis H Azmi R Fatwa dan Fakhrul Nizam. Kemudian Direktur Politeknik Negeri Bengkalis M Milchan dan Ketua Gapensi Bengkalis Suhaimi. FKP ini sendiri dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis diwakili Plt Sekdakab Bengkalis, H Arianto.

Dalam forum tersebut, Azmi memaparkan masih kurangnya rendahnya keterpaduan antar SKPD dalam melaksanakan sebuah program kegiatan. Sebagai contoh, dalam usaha menanggulangi kemiskinan pada ABPD 2017, diantara ada pada beberapa SKPD seperti Dinas Pertanian, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM. Sayangnya, alokasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut sangat minim. Sebaliknya, untuk belanja pegawai justru dana yang dianggarkan sangat fantastis.

Untuk tahun anggaran 2018, anggota DPRD Bengkalis daerah pemilihan Bukit Batu – Siak Kecil ini menyarankan, perlunya program kegiatan yang spesifik, mengangkat potensi unggulan suatu daerah dengan dukungan penuh dari SKPD terkait. Sebagai contoh, ada daerah yang berpotensi sebagai daerah pengembangan kelapa, maka seluruh SKPD memiliki program terpadu untuk secara kontinu menjadikan daerah tersebut sebagai lumbung penghasil kelapa. “Dari Pertanian misalnya menyediakan bibit unggul, dari PU akses jalan dan lain-lain,” ujarnya.

Sementara Fakhrul Nizam menyoroti soal kontinuitas pembangunan fisik jalan dan jembatan, khususnya di Kecamatan Siak Kecil. Dia berharap, dengan alokasi dana yang tersedia, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kecamatan tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi porsi anggarannya. Kalau alokasi anggarannya sedikit, maka untuk menyelesaikan proyek peningkatan jalan saja butuh waktu cukup lama.

Lain dengan M Milchan, dirinya mempertanyakan tentang rencana Pemkab Bengkalis yang akan membangun politeknik perminyakan. Pada pemerintahan sebelumnya, sambung Milchan, sudah ada rencana tersebut. Sebagai tindak lanjut, dari Politeknik Negeri Bengkalis menyekolahkan dosen-dosen untuk dipersiapkan mengisi politeknsik perminyakan. “Sekarang dosennya sudah selesai kuliah, tapi bagaimana kelanjutkan program ini kita pun tidak tahu,” ujarnya.

Kepala Bappeda Bengkalis H Jondi Indra Bustian yang berkesempatan memberikan tanggapan mengungkapkan, dirinya sangat sependapat bahwa perlu ada kontinuitas dan keterpaduan dalam pelaksanaan program. Terhadap adanya kawasan unggulan dan produk unggulan, perlu mendapat dukungan dari seluruh SKPD terkait.

“Dalam beberapa kali pertemuan dengan SKPD, saya juga menyampaikan hal yang sama. Mudah-mudahan keinginan ini bisa kita wujudkan,” ujarnya.

Rekam Aspirasi

Sementara Plt Sekda minta kepada Kepala SKPD untuk merekam aspirasi dan menganalisa kemungkinan yang bisa diimplementasikan dalam rencana pembangunan daerah. Dikatakannya, Forum Konsultasi Publik ini merupakan wadah bagi Pemerintah Daerah untuk mendengar masukan dan gagasan langsung dari masyarakat, sebagai wujud sinergitas dalam membangun daerah ke depan.

Lebih lanjut, Arianto mengatakan, FKP bagian dari proses tahapan Musrenbang Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, yang sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan Daerah.

Dikatakan Arianto, menyikapi kondisi besarnya pembangunan dengan sumber dana yang semakin terbatas. Tidak bisa dinafikan, sejak tiga tahun terakhir Kabupaten Bengkalis sebagai daerah yang sumber pembiayaan pembangunannya sangat dipengaruhi Dana Bagi Hasil Migas. Untuk itu, diprioritaskan tahun 2018 mendatang, pembangunan berbasis keunggulan dan potensi daerah sebagai gerbang membangun seluruh wilayah dan seluruh sektor dapat dilakukan secara berimbang dan profesional.

Dijelaskan Sekda, sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada tahun 2018 memiliki 8 prioritas pembangunan daerah. Yakni memperhatikan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung empat gerbang, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, penataan lingkungan dan penataan kota, pengembangan usaha ekonomi kreatif, pengembangan nilai-nilai budaya dan keagamaan, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan kemandirian desa berbasis potensi sumber daya alam terbarukan dan peningkatan iklim investasi.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur secara spasial (ruangan), maka Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan atau disebut dengan gerbang. Yakni Gerbang Utama, memfokuskan pulau Bengkalis menjadi pusat ibu kota, Gerbang Laksamana,memfokuskan Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Kecamatan Siak Kecil sebagai kawasan industri wisata religius

Gerbang Permata, menfokuskan Kecamatan Mandau, Bathin Soalapan, Pinggir dan Talang Mandau sebagai pusat pengembangan, pertambangan, perdagangan, pternakan, pertanian dan perkebunan industri dan Gerbang Pesisir, menfokuskan Pulau Rupat menjadi pusat pengembangan parwisata unggulan.***