Kamis, 21 April 2022 | 6:40:27 WIB | Dibaca : 0 Kali

Pemkab Bahas Kesiapan Usulan DAK Integrasi 2023

Teks foto:

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat dengan sejumlah Perangkat Daerah (PD) guna membahas kesiapan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi tahun 2023.

Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Lantai I Bappeda Bengkalis, Rabu (20/4/2022). Rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Nomor :   04504/PP.04.02/Dt.6.5/1/04/2022 tanggal  12 April 2022 perihal  Penyampaian   Informasi  Permintaan  DAK Integrasi  TA. 2023.

Adapun Perangkat Daerah yang dilibatkan untuk menindaklanjuti surat dari Bappenas tersebut antara lain dari Dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan Dinas Lingkungan Hidup. Turut dilibatkan juga para pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Bappeda Bengkalis.

Rinto mengatakan, sebagaimana disampaikan dalam surat dari Bappenas tersebut, daerah diberi waktu hingga 24 April untuk menyampaikan surat permintaan usulan DAK Integrasi TA. 2023 berikut readiness criteria (RC) sesuai dengan indikator dan variabel yang  telah ditetapkan.

Dengan waktu yang tersisa sekitar 4 hari dan dengan kebutuhan data pendukung yang harus dilengkapi, maka Perangkat Daerah terkait harus bekerja ekstra. Dengan melihat RC sebagaimana terlampir dalam surat tersebut, Rinto mengharapkan masing-masing Perangkat Daerah sudah memiliki gambaran, apa data yang kira-kira sudah ada dan apa yang belum.

Dalam pertemuan tersebut disepakati masing-masing PD diberi waktu satu hari untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagaimana tertuang dalam RC. “Besok (hari ini,red) kita kembali menggelar pertemuan di sini, jadi tolong kepada teman-teman di masing-masing SKPD yang diakselerasi oleh Bappeda untuk cepat bergerak,” kata Rinto lagi.

Untuk diketahui,  DAK Integrasi merupakan kolaborasi tiga bidang DAK, yakni air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman. Program itu menjadi satu kesatuan utuh sehingga dapat menuntaskan persoalan kawasan kumuh di lokasi permukiman yang sama.***