BENGKALIS- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Selasa (24/9) menggelar diskusi bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Dinas Pendidikan dan Tim Percepatan Pembangunan (TPP). Banyak hal yang dibahas, utamanya hal-hal yang berkenaan dengan isu-isu strategis Pendidikan di Kabupaten Bengkalis.
Diskusi yang dipandu langsung Kepala Bappeda, Rinto M.Si, tersebut merupakan diskusi perdana yang digelar pasca pelantikan Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, beberapa hari lalu. Hadir, Ketua Dewan Pendidikan bersama tujuh angota yang lain, lfansuri M.Sc, Afridon MT, M Ihsan M.Pd, Nurhaida Selian M.Pd, Juanda MM, Zulfan Ikhram MA serta Sutrisno SE, Sy. Dari Tim Percepatan Pembangunan hadir, H Mustafa Kamal, Suparjo dan Yuhelmi, sedangkan dari Dinas Pendidikan hadir Sekretaris Disdik Muthu Saily.
Mengawali diskusi tersebut, Rinto mengatakan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan sangat dinantikan. Keberadaan Dewan Pendidikan diharapkan mampu menerobos sekat-sekat dan batas kewenangan yang selama ini tak mampu dilakukan oleh institusi yang ada.
“Seperti sama dimaklumi, bahwa kewenangan yang melekat pada Dinas Pendidikan sangatlah terbatas, banyak kendala yang tidak bisa diurai karena keterbatasan kewenangan. Makanya, sejak lama kami menggantungkan harapan tinggi terhadap keberadaan Dewan Pendidikan. Mudah-mudahan di tangan bapak dan ibu hebat ini, berbagai kendala dan persoalan yang ada bisa kita tuntaskan bersama,” harap Rinto.
Sebelum berbicara panjang lebar, Rinto mengajak semua pihak untuk menyamakan frekuensi, bahwa diskusi yang dilakukan tidak hanya membahas soal pendidikan PAUD, SD atau SMP semata, tapi jauh melampaui itu. Karena pendidikan kata Rinto tdak hanya soal kurikukum dan sarana prasrana semata, tapi banyak hal yang berkait kelindan dengan pendidikan.
“Saya juga berharap diskusi-diskusi seperti ini lebih sering kita lakukan, entah satu minggu atau dua minggu sekali. Ruang rapat kantor Bappeda terbuka dan bisa dipakai kapan saja. Tak perlu ramai, 5 atau 6 orang pun cukup, terpenting ada resolusi dari diskusi tersebut,” ujarnya.
Diakui Rinto, bahwa sector pendidikan memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang jauh lebih rumit dan kompleks dibanding sector lainnya. Seperti kurangnya jumlah siswa yang masuk ke sekolah negeri saat ini dibanding dengan siswa di sekolah swasta. Kendati sekolah swasta tidak bayar alias tidak geratis seperti sekolah negeri toh tetap ramai peminatnya,“Hal-hal semacam ini harus kita diskusikan,” paparnya.
Setidaknya ada sembilan isu strategis yang disampaikan Rint dalam diskusi tersebut, secara berangusur dirinya berharap ke Sembilan isu tersebut bisa diselesaikan secara bertahap. Ke sembian isu tersebut adalah, Desain Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Masterpan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pendidikan, integtrasi Pendidikan Umum, Swasta dan Agama, Penguatan Perguruan Tinggi dan Vokasi.
Lalu, tentang Pendidikan Masyarakat (Kelompok Bermain, Bimbingan Kursus dan Pelatihan), Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan data Dapodik dan APBD, Pendirian Sekolah Unggul, Beasiswa dan Bantuan Pendidikan serta Penguatan Kurikulum Pendidikan.
”Sejatinya memang persoalan pendidikan di daerah kita tidak hanya sembilan ini saja, masih banyak isu strategis lain yang juga harus kita selesaikan, seperti penerima siswa baru, beasiswa yang baru sebatas bantuan pendidikan, jumlah mahasiswa yang masih belum memenuhi target dan lainnya,” papar Rinto.
Terakhir disampaikan Rinto, Bappeda sebagai unsur perencanaan siap mensupport ide-ide dan rencana pembangunan dunia pendidika ke depan. Termasuk rencana pembangunan Politeknik Perminyakan di Duri, Poltekas, sekolah-sekolah unggulan dan lainnya.***