Rabu, 14 Januari 2026 | 16:16:37 WIB | Dibaca : 0 Kali

Penguatan Pokir DPRD 2027, Bappeda Bengkalis Gelar Sosialisasi via Zoom

Teks foto:

BENGKALIS – Dalam rangka penguatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan tenaga ahli DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi pengayaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027 pada tahapan perencanaan, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan melalui zoom meeting ini dimoderatori oleh Kepala Bidang PPE Bappeda Bengkalis, Andrius, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto, SE, MSi.

Zoom meeting tersebut diikuti pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, serta tenaga ahli pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD. Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Efin Mey Aniffiyan, Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, serta Amir Jurumudi, Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pusdatin Kemendagri.

Kepala Bappeda Bengkalis Rinto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman bersama, khususnya terkait kemungkinan adanya informasi baru dalam proses Pokir DPRD serta pembahasan RKPD dan KUA-PPAS.

“Pertemuan ini penting agar kita memiliki pemahaman yang sama, terutama jika terdapat pembaruan informasi terkait proses Pokir maupun dinamika pembahasan RKPD dan KUA-PPAS bersama DPRD,” ujar Rinto.

Rinto juga mengapresiasi kolaborasi DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun sebelumnya, yang dinilainya sangat luar biasa sehingga penetapan APBD dapat dilakukan tepat waktu.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh unsur DPRD yang telah mengakomodir dan berkolaborasi dengan sangat baik bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu,” katanya.

Namun demikian, Rinto mengungkapkan masih terdapat catatan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya terkait proses perencanaan.

“Oleh karena itu, melalui pertemuan ini kami berharap dapat mereview kembali tata kelola tahapan perencanaan, terutama mekanisme Pokir, agar sinkronisasi sistem dan tahapan perencanaan ke depan bisa lebih baik,” jelasnya.

Bappeda Bengkalis, lanjut Rinto, berkomitmen memastikan seluruh tahapan sistem perencanaan berjalan sesuai ketentuan, sehingga rekomendasi MCP KPK pada tahun sebelumnya dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan perbaikan di tahun ini.

Sosialisasi tersebut juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab antar peserta, guna memperjelas perubahan kebijakan serta mekanisme penginputan Pokir DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).