Kamis, 12 Februari 2026 | 10:38:47 WIB | Dibaca : 0 Kali

Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 Menampung Masukan dan Gagasan Berbagai Pihak Dalam Penyempurnaan RKPD

Teks foto:

BENGKALIS – Dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Kamis (12/2/2026), di ruang rapat Kepala Bappeda.

Forum ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD, sekaligus bertujuan menjaring saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu, tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

FKP digelar secara daring dan dipandu langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto, didampingi Sekretaris Bappeda Syahruddin serta para kepala bidang di lingkungan Bappeda.

Acara FKP diawali dengan pemaparan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto, tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027

Sebelum menerima masukan peserta forum, Rinto memaparkan gambaran umum kondisi ekonomi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

“Pertumbuhan ekonomi Bengkalis selama periode 2020–2025 masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Namun demikian, kontribusi atau share PDRB Bengkalis tetap menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau,” jelas Rinto.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bengkalis menunjukkan tren meningkat pada periode 2021–2023, sempat mengalami penurunan pada 2024, dan kembali meningkat pada Triwulan II Tahun 2025, seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

“PDRB riil Bengkalis pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang relatif lambat, sementara peningkatan PDRB nominal lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga yang mencapai lebih dari 200 persen,” ungkapnya.

Dari sisi struktur perekonomian, Rinto menyebutkan bahwa perekonomian Bengkalis masih didominasi sektor pertambangan.

“Struktur perekonomian Bengkalis dibentuk oleh sektor pertambangan sebesar 58,7 persen, diikuti industri pengolahan 15,49 persen, sektor pertanian 11,86 persen, sektor perdagangan 7,02 persen, dan sektor lainnya sebesar 6,93 persen,” paparnya.

Meski demikian, secara riil sektor pertambangan mengalami penurunan pertumbuhan, sementara sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan menunjukkan tren pertumbuhan yang meningkat sejak 2021 hingga 2024.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, Rinto menyampaikan bahwa kondisi Bengkalis menunjukkan perbaikan.

“Tingkat kemiskinan Bengkalis pada tahun 2025 berada di angka 6,08 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau yang sebesar 6,16 persen. Tren kemiskinan juga terus menurun sejak 2021,” ujarnya.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkalis terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai angka 77,02 pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 5,88 persen pada 2024 menjadi 5,32 persen pada 2025.

Pada bagian akhir pemaparannya, Kepala Bappeda juga menyinggung beberapa hal spesifik yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain; dukungan terhadap kebijakan direktif nasional, gambaran proyeksi penerimaan daerah dan biaya pembangunan Tahun 2027, alternatif kebijakan pendanaan lainnya seperti green financing, KPBU, pinjaman daerah, CSR dan lainnya.

"Semua ini tentu saja membutuhkan dukungan data serta komunikasi yang lebih efektif dan intens dengan berbagai pihak terkait khususnya Kementrian dan lembaga dari pusat," papar Rinto lagi.

Rinto juga memaparkan visi dan misi Bupati Bengkalis. Visinya Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia. Tiga misi pembangunan dan lima program unggulan, antara lain bantuan keuangan desa, beasiswa, jaminan sosial, transportasi antar pulau, dan pelayanan kependudukan berbasis mobile.

Kendati pelaksanaan FKP tahun ini dilakukan dengan pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, forum tetap menjadi wadah penyampaian aspirasi dari berbagai pihak. Beragam masukan disampaikan peserta, mulai dari sektor pendidikan, peningkatan pelayanan penyeberangan antar pulau, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, hingga pelibatan program pembangunan yang ramah dan berpihak pada pemenuhan hak anak.

Diantara peserta FKP yang berkontribusi dalam memberikan masukan, saran, informasi dan pertanyaan secara langsung maupun melalui chat box adalah dari Dinas Perikanan, Politeknik Negeri Bengkalis, LSM- KPK, PT. Pelindo, Tanoto Foundation, Kodim 0303 Bengkalis, BPS Bengkalis, Staf Ahli Bupati, Bapenda Kabupaten Bengkalis, Dinas PMD, Dinas PPA, BRK Syariah Bengkalis, PLN Bengkalis, ISEI Kabupaten Bengkalis, IsNJ Bengkalis, IAIN Datuk Laksamana Bengkalis juga Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis.

“Seluruh masukan ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2027. Si samping itu, sejumlah gagasan, informasi dan catatan penting yang disampaikan pada FKP ini akan menjadi bahan diskusi dan pembahasan yang lebih detail bersama seluruh Perangkat Daerah maupun stakeholder terkait,” tutup Rinto.*