Kamis, 30 April 2026 | 12:57:08 WIB | Dibaca : 0 Kali

Bengkalis Lestari, Satukan Langkah Jawab Tantangan Lingkungan

Teks foto: Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan Menuju Bengkalis Lestari yang digelar di Ruang Rapat Zahari Kantor Bappeda Bengkalis, Rabu (29/4/2026).

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Program Bengkalis Lestari sebagai upaya menyatukan langkah dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Hal itu terungkap dalam Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan Menuju Bengkalis Lestari yang digelar di Ruang Rapat Zahari Kantor Bappeda Bengkalis, Rabu (29/4/2026).

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membuka kegiatan tersebut. Didampingi Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Johansyah Syafri dan Kepala Bappeda Rinto, Wakil Bupati menegaskan bahwa forum Bengkalis Lestari menjadi wadah strategis untuk menyinergikan kebijakan, program, dan aksi nyata dari berbagai pihak.

“Forum ini harus mampu menyatukan langkah, bukan hanya sebatas diskusi. Harus ada kesepahaman yang bisa langsung diterjemahkan dalam perencanaan dan aksi nyata di lapangan,” ujarnya saat membacakan sambutan Bupati Bengkalis Kasmarni.

Menurutnya, persoalan lingkungan tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat sipil.

Melalui Bengkalis Lestari, berbagai inisiatif yang selama ini berjalan diharapkan dapat terintegrasi sehingga memberikan dampak yang lebih terukur terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan berbagai skema pendanaan untuk mendukung program lingkungan, seperti melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), perdagangan karbon, hingga kerja sama dengan mitra pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menilai penyatuan langkah dalam pembangunan hijau perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

Ia menyebutkan, selama ini tantangan utama terletak pada belum optimalnya integrasi kedua aspek tersebut, sehingga program masih berjalan sektoral.

“Kami mendorong penerapan e-budgeting agar arah belanja lebih terarah dan kontribusi terhadap pembangunan hijau bisa diukur secara jelas,” katanya secara virtual.

Pemrov Riau, kata Syahrial, mendorong pemerintah daerah untuk lebih siap dalam memanfaatkan peluang pendanaan lingkungan seperti blue carbon dan perdagangan karbon, dengan didukung kesiapan data, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme verifikasi program.

Ia mengapresiasi inisiatif Bengkalis Lestari sebagai langkah konkret dalam membangun kolaborasi berkelanjutan lintas sektor.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga nasional, organisasi internasional, dan akademisi, di antaranya Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Kehutanan Puji Iswari, perwakilan BPDLH Kementerian Keuangan Joko Pinyatangko, National Coordinator United Nations Environment Programme Bambang Arif Fatmi, serta pakar lingkungan Universitas Sumatera Utara Onrizal yang menyampaikan materi secara daring.

Turut hadir perwakilan pemerintah pusat dan provinsi, perangkat daerah, akademisi, penggiat lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, BUMN, dan sektor perbankan.