Teks foto: Focus Group Discussion (FGD) Kajian Eksternalitas Wilayah Kerja (WK) Migas dalam rangka Transformasi Mekanisme Distribusi DBH Migas Berbasis Wilayah dan Eksternalitas, Selasa (17/11/2026).
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berharap skema penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (Migas) ke depan tidak hanya mengacu pada besaran produksi, tetapi juga mempertimbangkan dampak negatif aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas terhadap daerah penghasil.
Harapan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Rinto, dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Eksternalitas Wilayah Kerja (WK) Migas dalam rangka Transformasi Mekanisme Distribusi DBH Migas Berbasis Wilayah dan Eksternalitas, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Zahari, lantai kantor Bappeda Bengkalis tersebut merupakan bagian dari kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI).
Rinto menjelaskan, kajian tersebut bertujuan menghimpun pandangan dan masukan dari daerah penghasil migas, termasuk Bengkalis, terkait mekanisme distribusi DBH migas. Terlebih, dalam dua tahun terakhir daerah menghadapi tekanan fiskal menyusul pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah daerah nantinya akan menjadi bahan rumusan Bappenas untuk dibahas bersama pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah eksternalitas negatif atau dampak lingkungan dan sosial ekonomi akibat aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi migas.
Dampak tersebut antara lain pencemaran minyak, kerusakan infrastruktur jalan, gangguan terhadap sumber air, pencemaran udara hingga aroma tidak sedap yang ditimbulkan aktivitas industri migas. Termasuk pula dampaknya terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah kerja migas.
"Kita berharap dampak-dampak tersebut dapat menjadi salah satu indikator dalam penghitungan dana transfer ke daerah. Jangan hanya melihat produksi, tetapi juga memperhitungkan beban dan konsekuensi yang ditanggung daerah penghasil," jelasnya.
Dalam forum tersebut, Rinto juga menyampaikan sejumlah harapan Pemkab Bengkalis terkait perbaikan tata kelola DBH migas.
Pertama, pemerintah daerah meminta agar informasi mengenai alokasi DBH dan TKD dapat disampaikan lebih awal. Dengan demikian, daerah sudah memiliki gambaran perkiraan penerimaan sebelum proses penyusunan APBD dimulai.
Menurutnya, informasi alokasi yang baru diterima setelah proses penganggaran selesai berpotensi menimbulkan persoalan dalam perencanaan program dan kegiatan. Bahkan, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian anggaran di tengah perjalanan.
"Kita berharap ketika proses penyusunan APBD dimulai, perkiraan alokasi tahun berikutnya sudah bisa diketahui. Jadi, pemerintah daerah tidak lagi kebingungan atau harus mengubah penganggaran di tengah jalan," ungkapnya.
Kedua, Pemkab Bengkalis mendorong keterbukaan data produksi migas dari seluruh wilayah kerja yang berada di daerah tersebut. Pemerintah daerah berharap Bappenas dapat memfasilitasi transparansi informasi bersama pemerintah pusat agar daerah mengetahui secara jelas besaran produksi migas yang dihasilkan dari bumi Bengkalis serta hak DBH yang semestinya diterima.
Ketiga, diperlukan kepastian nilai alokasi dan penyaluran DBH. Rinto mencontohkan, ketika daerah telah menerima informasi alokasi dalam jumlah tertentu, realisasi penyalurannya diharapkan tidak mengalami perubahan signifikan tanpa penjelasan yang memadai. Sebab, ketidakpastian tersebut dapat mengganggu pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
Ia juga meminta agar setiap kebijakan pengurangan alokasi maupun perubahan mekanisme penghitungan DBH disampaikan sejak awal kepada pemerintah daerah secara transparan.
Dengan begitu, daerah memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian perencanaan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
"Kalaupun ada pengendalian akibat lifting yang turun, kami berharap ada penjelasan yang cukup. Sehingga pemerintah daerah bisa menjawab pertanyaan dan keinginan publik dengan baik," tambahnya.
Rinto menyambut baik pelaksanaan kajian yang dilakukan Bappenas bersama LPEM UI tersebut. Ia berharap masukan dari Kabupaten Bengkalis dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan distribusi DBH migas yang lebih adil, transparan dan memperhatikan kondisi daerah penghasil.
FGD tersebut dimoderatori Sekretaris Bappeda Bengkalis, Syahruddin. Tim Bappenas yang hadir di antaranya Galih Hedy Saputra, Naura Fadiya Hanan, Muhammad Rosyid Pamungkas dan Denisa Ayu Septantya. Sementara dari LPEM UI hadir Giani Raras dan Ari Wibowo.