FGD bersama Fitra, Kepala Bappeda Bengkalis Paparkan Implementasi Kebijakan Satu Data

BENGKALIS – Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto memaparkan tentang perkembangan implementasi kebijakan satu data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, pada acara Fokus Group Disksusi (FGD) bersama LSM Fitra Riau. Diskusi berlangsung secara  daring, Kamis (6/4/2023).

FGD yang dimotori oleh LSM Fitra Riau ini memfokuskan diri tentang implementasi kebijakan satu data di daerah. Triono Hadi selaku Koordinator Fitra Riau mengungkapkan, Fitra saat ini  sedang  melakukan dorongan  kebijakan  percepatan  satu data  kabupaten  sebagai bentuk integrasi  data  untuk  mewujudkan  keterbukaan  informasi  proaktif.  Dorongan  ini  sebagai  langkah kolaboratif  atas  dukungan  Ford  Foundation  dan  Kerjasama  dengan  Bina  Pembangunan  Daerah, Kemendagri dalam skema program optimalisasi pemanfaatan DBH Migas untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu.

Dikatakan atas dasar itu, melalui FGD bersama pemangku kepentingan  di Pemerintah  Daerah  terkait  dengan  bagaimana  implementasi  kebijakan  satu data,  apa tantangan, serta bagaimana hambatan selama ini dihadapi oleh pemerintah dan FGD ini juga dalam rangka assessment terhadap modalitas-modalitas apa saja yang dimiliki Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan implementasi satu data di kabupaten.

Merujuk Perpres 39 tahun 2019, pelaksana satu data dimulai dari tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ditingkat Provinsi Riau, kebijakan satu data telah mulai diimplementasikan, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2021 tentang satu data Riau. Pemerintah provinsi juga telah membangun platform satu data dengan sebutan “Rumah Data Riau”, meskipun secara prakteknya masih belum optimal.

Lalu, bagaimana dengan pemerintah kabupaten/Kota di provinsi Riau? apakah kebijakan tersebut telah diimplementasikan?. Fitra Riau melalui program otpimalisasi pemanfaatan DBH Migas untuk Penanggulangan Kemiskinan atas dukungan Ford Foundation dan Kerjasama dengan Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda), salah satunya mendorong implementasi satu data ditingkat kabupaten, dengan locus di Kabupaten Bengkalis, Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.

Terkait dengan hal itu, Kepala Bappeda Bengkalis Rinto yang menjadi salah satu narasumber mengungkapkan, hingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan beberapa hal terkait dengan implementasi satu data ini. Pertama penetapan Peraturan Bupatii Bengkalis Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis. Kemudian, penandatangan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 378 /KPTS/IV/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten  Bengkalis dan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Nomor 427/BPS/14.801/06/2022 dan Nomor 006/NK/SETDA-KS/VI/2022 antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau informasi Statistik Menuju Satu Data.

Rinto mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan pengembangan aplikasi satu data dengan alamat  https://satudata.bengkaliskab.go.id walau sejauh ini belum lengkap.

Beberapa tantangan dan hambatan di daerah terkait dengan implementasi satu data ini, menurut Rinto, antara lain data masih menjadi urusan pejabat setingkat pengawas bahkan dikelola seorang operator (THL), belum meratanya pemahaman di pimpinan OPD bahwa dengan data dapat dirumuskan kebijakan yang tepat sasaran yang efisien anggaran, Kualitas Koordinasi antara Pembina Data, Wali Data dan Koordinator Data masih Bergantung dengan peran Bappeda, Masih belum terpenuhinya SDM yang mampu mengelola data seperti: ahli statistik, GIS, analis data keuangan dan sebagainya, serta dinamika implementasi Satu Data di tingkat Nasional yang juga menghambat kosistensi Satu Data di Daerah (misal: Data Kemiskinan PBDT/DTKS dan P3KE)***