Kepala Bappeda Bengkalis Jadi Narasumber Webinar Pembangunan Pedesaan Berbasis GIS

BENGKALIS – Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto menjadi narasumber pada kegiatan webinar dengan materi pembangunan   pedesaan   berbasis GIS (Geographic Information System) dalam mendukung SDG’s Provinsi Riau. Kegiatan ini ditaja Pusat Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau (UNRI), Rabu (27/9/2023).

Selain Rinto, turut menjadi narasumber pada webinar tersebut, Rosida P. Adam (Universitas Tadulako Palu), Ilrnas Abdurofi (Universiti Malaysia Sabah), dan Defri Yoza (Pusat Pengembangan  Infrastruktur Informasi Geospasial  LPPM UNRI). Selain pemaparan materi oleh masing-masing narasumber, juga ada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Navia Dewi.

Sebelum pemaparan materi oleh masing-masing narsumber,  pihak penyelenggara diwakili oleh Taryono dari Pusat Studi Sustainable Development Goals LPPM UNRI menyampaikan secara singkat latar belakang serta tujuan diadakakannya webinar pembangunan pedesaan berbasis GIS (Geographic Information System) dalam mendukung SDG’s Provinsi Riau.

Selanjutnya, Rinto yang ditunjuk sebagai narasumber pertama menyampaikan materi tentang implementasi SDG’s di Kabupaten Bengkalis. Rinto yang dalam pemaparannya secara online dari ruang kerjanya di Kantor Bappeda Bengkalis, mengawali materi dengan menyampaikan visi misi Kabupaten Bengkalis. Kemudian delapan program daerah Kabupaten Bengkalis serta pembagian empat klaster pembangunan berbasis kawasan.

Rinto mengatakan, SDG’s adalah pembangunan yang menjaga keberlanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejateraan masyarakat dunia. SDG’s merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melaksanakan beberapa program seperti penghapusan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, bantuan pangan non tunai, pemberdayaan masyarakat desa, rumah layak huni dan pembangunan kawasan pemukiman dan perumahan, serta akses pembangunan cagar biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu.

Kemudian konvservasi terubuk dan gajah di Balai Raja, penanganan abrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi TAKE yaitu transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, layanan kependudukan berbasis mobile, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) serta kemitraan multisektor.

Satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan Rinto adalah, penurunan angka stunting yang cukup signifikan dari 21,9 persen pada tahun menjadi 8,4 persen pada tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 13,5 persen. Penurunan yang cukup signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun ini menimbulkan penasaran Rosida P. Adam yang turut menjadi narasumber pada webinar tersebut. “Apa kiat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai terjadi penurunan seperti itu. Karena di daerah saya, angka stunting ini masih sangat tinggi,” ujar Rosida.

Menjawab pertanyaan tersebut, Rinto mengatakan, satu hal yang pertama sekali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah penguatan kelembagaan.  Caranya, Bappeda yang jadi leading supaya fungsi koordinasi lebih maksimal dan tagging-tagging program dengan seluruh perangkat daerah bisa terlaksana dengan baik. Begitu penguatan kelembagaan sudah terbentuk, lanjut Rinto, baru dilaksanakan program-program penurunan stunting dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari perangat daerah, pihak perusahaan, Baznas, pemerintah desa, hingga perguruan tinggi bergerak bersama sesuai dengan fungsinya masing-masing. “Jadi memang harus kroyokan, karena ini butuh intervensi yang sangat besar,” kata Rinto.***