Bengkalis Hadiri Rapat Evaluasi RPJPD Bengkalis 2025-2045 di Bappedalitbang Provinsi Riau

PEKANBARU- Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menghadiri evaluasi ranperda RPJPD Kabupten Bengkalis Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan Bappedalitbang Provinsi Riau. Acara dilaksanakan di ruang rapat Parlaungan Lt. Kantor Bappedalitang Provinsi Riau, Selasa (20/8/2024)
Turut mendampingi Kepala Bappeda Rinto, Kabid PPEPD Bappeda Bengklis Andrius, Kabid EKonomi dan SDA Bappeda Wan Zulkrnanda, Bagian Hukum Juzrizal dan Pejabat Fungsional lingkup Kabupten Bengkalis. Sementara dari DPRD Bengkalis ketua pansus H. Adri, Sekretaris Irmi Syakib Arsalan dan anggota Lauresius Tambolon.
 

Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Provinsi Riau Andi Istatutih membuka dan memimpin rapat evaluasi. Dalam pemaparannya menjelaskan dasar hukum dan tahapan serta mikanisne penyusunan RPJPD provinsi riau yang sesuai dengan time line berdasarkan inmedagri tentang pedoman penyusunan RPJPD 2025-2045.
Kabupten Bengkalis merupakan kabupaten kedua yang melakukan evaluasi RPJPD setelah Kabupaten Inhil dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau.”Daerah boleh menetapkan RPJPD meskipun RPJPN ditetapkan. Insyaallah Rabu atau Kamis ini akan dilakukan paripurna pembahansan Ranperda RPJPD Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi dan mudah-mudahan dokumen akan selesai sesuai waktu yang direncanakan,” jelasnya

Andi menambahkan Perencanaan jangka panjang harus memberikan araha bagi seluruh elemen masyarakat. “RPJP ini milik masyarakat suruh bangsa indinesia dan untuk kabupten akan diatur oleh provinsi dan pada tahun 2025 harus bisa menyesuiakan perubahan yang terjdi dalam dokumen prencanaa,”  imbuhnya
Kepala Bapaeda Menekan permasalahan Pembangunan Daerah terutama pada aspek Geografi dan demograsi tetentang perbatasan negara bukan hanya pertahanan dan keamanan tapi juga sosial ekonomi dan pembangunan manusia seperti persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), illegal fishing, perdagangan lintas batas, peredaran narkoba, dll.“Perlu kerjasa sama dengan luar negeri untuk perlindungan terhadap PMI, karena banyak kejadian yang dialami oleh PMI yang kerja diluar negeri,”  jelasnya

Selanjutnya daya saing SDM belum terintegrasinya rencana pembangunan SDM secara komprehensif dan kualitas lulusan pendidikan blm diserap secara baik dalam dunia kerja“Terima kasih catatan yang sudah diberikan ke kami ini menjadi PR kami dan catatan ini  kami akan tindak lanjuti untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen RPJPD ini, Terkait isu global dan ekonomi biru kami masih menunggu surat edaran dari Gubenur Riau untuk kami maksimal RPJPD Kabupaten Bengkalis,”imbuhnya