Rakor, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jalankan Instruksi Presiden Prabowo

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta sejumlah instansi vertikal menggelar rapat Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Senin (26/8/2025) di ruang rapat Zahari Kantor Bappeda Bengkalis.

Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada akhir periode 2029. Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di daerah masing-masing.

Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, selaku Sekretaris Tim menyampaikan, tim ini berperan mengkoordinasikan pelaksanaan program lintas instansi, baik yang menjadi kewenangan daerah maupun instansi vertikal. Tujuannya, memastikan penguatan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih optimal di setiap daerah.

“Ada sembilan langkah konkret yang harus kita jalankan, sesuai arahan Mendagri. Mulai dari percepatan realisasi APBD, percepatan investasi PMA dan PMDN, relaksasi proyek strategis pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, hingga pencegahan ekspor impor ilegal,” jelas Rinto.

Selain itu, lanjutnya, daerah juga diminta memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan sesuai potensi lokal, mendorong output manufaktur, serta mempermudah perizinan usaha.

“Langkah-langkah ini bukan hanya menjadi tupoksi pemerintah daerah, tapi juga provinsi dan instansi vertikal, misalnya dalam pencegahan impor ilegal. Karena itu, semua stakeholder harus menjadi bagian dari upaya bersama ini,” tambah Rinto.

Ia menegaskan, rapat tim akan digelar rutin setiap minggu dan evaluasi menyeluruh dilakukan di akhir bulan untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan monitoring berkala, kita ingin memastikan semua program berjalan baik sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai arahan Presiden,” tutup Rinto.