Jadi Narasumber Nasional, Kepala Bappeda Paparkan RAD Bengkalis Lestari

JAKARTA – Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto, menjadi narasumber nasional dalam kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Regulasi Subnasional dan Strategi Penguatan Land Tenure yang diselenggarakan, Selasa (24/2/2026) di Jakarta.

Kegiatan tersebut dibuka Direktur PPEPD (Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat) Kementerian Lingkungan Hidup, Puji Aswari, yang menekankan pentingnya penguatan regulasi daerah guna mendukung perlindungan serta pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

Dalam paparannya, Rinto menyampaikan bahwa isu paling krusial yang dihadapi Kabupaten Bengkalis saat ini adalah abrasi pantai. Dari total 490 kilometer garis pantai, sekitar 222 kilometer telah mengalami abrasi, dan 121 kilometer di antaranya berada dalam kondisi kritis.

“Ini bukan hanya soal hilangnya mangrove atau lahan pertanian masyarakat, tetapi juga menyangkut kedaulatan wilayah negara,” tegasnya.

Selain abrasi, Bengkalis juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan lain seperti kebakaran hutan dan lahan, keterbatasan akses air bersih, persoalan persampahan, banjir, serta pengelolaan kawasan konservasi termasuk suaka margasatwa dan kawasan cagar biosfer. Seluruh isu tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Bengkalis Lestari.

Menurut Rinto, berbagai program penanganan telah dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta elemen masyarakat, namun masih berjalan secara parsial. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membangun kolaborasi bersama sekitar 20 NGO dan 8 Mapala serta berbagai unsur lainnya yang kemudian melahirkan Bengkalis Lestari sebagai gerakan kolektif lintas sektor.

Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan, telah dibentuk Forum Bengkalis Lestari sebagai ruang konsolidasi, monitoring, dan akselerasi. Ke depan, konsepsi serta RAD Bengkalis Lestari akan dimasukkan secara resmi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RKPD Perubahan 2026 dan RKPD 2027, serta diintegrasikan ke dalam rencana kerja perangkat daerah.

“Bengkalis Lestari bukan program tambahan, tetapi menjadi arus utama pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Rinto juga menyampaikan harapan serta permohonan dukungan dari Pemerintah Pusat, khususnya terkait akses pembiayaan untuk percepatan penanganan persoalan lingkungan di daerah.

Ia berharap adanya dukungan melalui berbagai skema pendanaan, baik yang bersumber dari APBN maupun skema green finance seperti BPDP LH, M4CR, FOLU Net Sink 2030, serta mekanisme pembiayaan lingkungan lainnya.

Selain dukungan pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengharapkan pendampingan teknis serta dukungan tenaga ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup secara periodik agar implementasi RAD Bengkalis Lestari berjalan terarah dan terukur.

Kabupaten Bengkalis diundang dalam forum nasional ini karena menjadi satu dari empat daerah di Indonesia yang dinilai telah melangkah lebih jauh dalam inovasi pembangunan lingkungan melalui penyusunan rencana aksi yang detail dan implementatif.

Dalam sesi tanggapan, Cecep Kusmana dari IPB University menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bengkalis. Menurutnya, daerah ini memiliki modalitas yang cukup untuk menjadi pilot pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah pemateri lain, antara lain Herman Suryatman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; Hikmah Kurniaputri dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; Sutrisno S. Ade dari Kabupaten Pohuwato; Yahya Zakaria dari LANDESA Indonesia; Suraji dari Yayasan Bani KH. Abdurrahman Wahid; Fatkhu Yasik dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; serta Hasna W. Nikmah dari World Bank.

Partisipasi Kabupaten Bengkalis dalam forum ini semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang progresif dalam mendorong tata kelola pembangunan berbasis lingkungan serta kolaborasi multipihak di tingkat nasional.