Bappeda Bengkalis Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah, Rumuskan Arah Kebijakan Pembangunan 2027

BENGKALIS — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Selasa (10/3/2026) menggelar Rapat Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD), Rancangan Awal RKPD Tahun 2027. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Zahari Lantai II Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis tersebut dipimpin langsung Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto M.Si., Ph.D.

Mengawali kegiatan tersebut, Rinto menjelaskan bahwa FLPD merupakan bagian dari tahapan dan mekanisme perencanaan yang harus dilalui dan menjadi salah satu elemen pengawasan MCP KPK sebagai bentuk legitimasi proses perencanaan yang benar. Forum ini digelar setelah rangkaian Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil FLPD akan menjadi bahan utama pada Musrenbang Kabupaten Bengkalis yang dijadwalkan pada 30 Maret 2026 mendatang.

Rinto menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan menjustifikasi ulang isu, prioritas daerah, supporting program, serta penanggung jawab dan pendukung dari masing-masing OPD terhadap usulan-usulan yang berkembang di Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.

“Pada FLPD kali ini memang tidak semua perangkat daerah diundang. Hanya perangkat daerah yang menangani kegiatan prioritas tahun anggaran 2027. Namun bukan berarti kita mengabaikan yang lain,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda menyampaikan secara ringkas arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027; Perkembangan ekonomi daerah, Struktur perekonomian dari sisi pengeluaran tahun 2025, Program unggulan daerah, Program strategis daerah serta indikator pembangunan daerah.

Delapan program strategis yang diprioritaskan antara lain adalah; Percepatan pembangunan Jembatan Pulau Sumatera–Pulau Bengkalis, Pembangunan RS Pratama Bukit Batu, Pembangunan Balai Raja Eco Park, Pendorongan pembangunan Politeknik Duri, Pembangunan lanjutan Duri Islamic Centre, Pembangunan Pusat Tamadun Islam di Pulau Bengkalis, Percepatan pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul serta Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupat.

Rinto juga menyampaikan enam isu strategis daerah tahun 2027, yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah, tata kelola pemerintahan digital, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, penguatan budaya Melayu, serta pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi wilayah pesisir.

Sinkronisasi dengan Program Prioritas Nasional APBN 2026

Selain isu dan program daerah, Rinto turut menjelaskan sejumlah program prioritas nasional dalam APBN 2026 yang total anggarannya mencapai Rp 1.377,9 triliun. Ia menekankan pentingnya koordinasi pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga di pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau agar program nasional tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi daerah.

Beberapa program prioritas nasional tersebut meliputi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (BPNT), Makan Bergizi Gratis (MBG), Preservasi jalan dan jembatan, Subsidi non-energi (KUR, pupuk, dan lainnya), Subsidi energi dan kompensasi, Renovasi dan revitalisasi sekolah, Koperasi Merah Putih serta Kampung Nelayan.

Rinto juga menekankan pentingnya program daerah dapat tersambung dengan program prioritas nasional. Seperti program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini harus berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Misalnya MBG, berapa jumlah dapur MBG di Bengkalis, apa saja yang menjadi kebutuhan dapur MBG ini di daerah kita, bagaimana atau dari mana mereka memasok kebutuhan itu, seperti telur misalnya, daging ayam, sayur, dan lainnya. Jangan-jangan semuanya didatangkan dari luar Bengkalis, sehingga tidak berdampak bagi perkembangan UMKM di daerah kita,” tegas Rinto.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, sejumlah masukan dan usulan turut disampaikan para peserta rapat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua III DPRD Bengkalis, H. Misno, Anggota DPRD Bengkalis, Hendra Jeje, MT, Kadis PMD, H. Ismail, Kepala BKPP, H. Djamaludin, Kadis Koperasi dan UKM, Basuki Rakhmat, Kepala Kesbang, Dr. H Suwarto, Tim Percepatan Pembangunan, Direktur PDAM, Abel Iqbal, Sekretaris Disdik, Muthu Saily, Sekretaris Bappeda H Syahrudin, Sekretaris Dinas Perkumpulan, Sekretaris Didagprind, PUPR, Satpol PP, Dewan Pendidikan, Polbeng, Ketua Baznas serta undangan dari sejumlah perangkat daerah lainnya.

Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah ini diharapkan dapat menguatkan sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2027 lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. *