Bappeda Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2019

BENGKALIS – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik  dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan Rabu (14/2/2018) tersebut, dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, H Jondi Indra Bustian.

Mengawali pertemuan, Jondi memaparkan tentang gambaran umum serta kondisi makro Kabupaten Bengkalis saat ini. Diantara capaian indikator makro yang sering muncul ke permukaan adalah pertumbuhan ekonomi. Bahkan, terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini, Jondi mengatakan, Kabupaten Bengkalis sempat menjadi sorotan dimana Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis negatif. Sementara ada daerah lain yang justru pertumbuhan ekonominya positif melebihi 20 persen.

Jondi menjelaskan, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis yang negatif  tiada lain karena menurunnya harga minyak dunia. Kemudian ditambah dengan belum adanya kepastian perpanjangan kontrak PT Chevron. “Sementara di Kabupaten yang disampaikan Pak Presiden, itu daerah kecil, kebetulan pada  saat itu masuk investasi di bidang gas. Sehingga pertumbuhannya melonjak cukup signifikan,” ujarnya seraya menambahkan kalau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tanpa migas sebenarnya positif.

Di tengah lesunya perekonomian Kabupaten Bengkalis, sambung Jondi, bila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru menunjukkan yang sebaliknya. Dalam kurun waktu 2014 s/d 2016, IPM justru menunjukkan kenaikan. Bahkan IPM Kabupaten Bengkalis tahun 2016 tercatat sebesar 71,98 lebih tinggi dari IPM Riau sebesar 71,20 bahkan nasional sebesar 70,18.

Begitu juga capaian indikator makro lainnya seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah , Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita menunjukkan trend positif.

Dalam kesempatan itu, Jondi juga menjelaskan kontribusi Kabupaten Bengkalis terhadap perekonomian Riau. Dari kabupaten/kota se-Riau, Kabupaten Bengkalis tercatat sebagai penyumbang tertinggi sebesar 19,36 persen. Sayangnya, yang kembali ke kabupaten Bengkalis masih sangat minim. Jodi mencontohkan pertambahan infrastruktur jalan propinsi di Kabupaten Bengkalis berdasarkan data terbaru hanya sepanjang 60 KM.

Sebelumnya, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Rinto mengawali pembukaan Forum Konsultasi Publik, menyampaikan, sesuai dengan agenda saat ini, dalam konsultasi publik Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap masukan  yang positif, terutama dari pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.

Selain pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, turut hadir dalam pertemuan itu dari LAM Riau Kabupaten Bengkalis, PWI, LSM, kalangan akademisi dan kelompok masyarakat lainnya.***