Bappeda Jemput Bola ke Bappenas, Bengkalis Dapat DAK Jalan Sebesar Rp49 M

BENGKALIS-Menindaklanjuti pertemuan Bupati Bengkalis dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) tanggal 27 Agustus 2018 lalu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan silaturahmi dan diskusi dengan Direktur Transportasi Bappenas di Jakarta,Kamis (1/11/2018).

Dipimpin Kepala Bappeda Bengkalis, Jondi Indra Bustian didampingi para kepala bidang diterima Direktur Transportasi Bappenas, Ikhwan Hakim, ST. MSc. PhD beserta jajarannya.

Menurut  Jondi Indra Bustian, ada 3 poin penting yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut.  Pertama, usulan dana aloksai khusus  (DAK) tahun 2019. “Alhamdulillah khusus DAK bidang jalan tahun 2019 terjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2018 yang mendapat alokasi DAK jalan sebesar Rp20 miliar lebih, pada tahun 2019 mendapat hampir Rp49 miliar,” ujarnya.

Ditambahkan Jondi, terjadi peningkatan lebih dari 100 persen dari tahun lalu. Ini belum lagi DAK bidang lain yang nantinya akan dikonfirmasikan ke direktorat yg lain di Bappenas.

Kedua, lanjut Jondi, terkait penanganan abrasi. Hal ini kita diskusikan secara khusus nantinya dengan Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, ST. M.Eng sesegera mungkin.

“Hal penting yang kita diskusikan adalah isu-isu strategis dan potensi Kabupaten Bengkalis dalam berbagai sektor yang perlu didukung oleh Pemerintah Pusat melalui program kementerian seperti KSPN Pulau Rupat, Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul, Konektivitas Jalan Nasional dengan kawasan strategis Bengkalis melalui jalan Gajah Mada Duri. Dermaga penyeberangan Ketam Putih - Dakal dan rencana optimalisasi pelabuhan internasional Selatbaru,” ujarnya.

Jondi menambahkan, Direktur Transportasi dalam diskusi itu menyambut baik dan berterima kasih dengan berbagai informasi yang disampaikan Bappeda Bengkalis dan Insya Allah akan dikoordinasikan sesegera mungkin dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Hal-hal yang sudah diakomodir di tahun 2019 agar dipersiapkan dokumen pendukungnya. Sementara yang belum, akan kita masukkan ke tahun 2020 dan tentu komunikasi terus kita lakukan baik langsung dengan kami di Bappenas maupun melalui Bappeda Provinsi Riau,” ujarnya.