Bappeda Gelar FGD Proyeksi Pendapatan Tahun 2020

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum group discussion (FGD) tentang proyek pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. FGD berlangsung di ruang rapat lantai II Bappeda, Kamis (31/1/2019). Untuk pertama kalinya, FGD ini buka secara resmi oleh Plt. Kepala Bappeda Bengkalis, Yuhelmi. Dari Bappeda, tampak hadir Pejabat Fungsional Perencana Pemkab Bengkalis, Jondi Indra Bustian. Kemudian Sekretaris Bappeda Rinto, Kabid Ekonomi Jepalinus, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Juminanin Hartatik dan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Muhammad Firdaus. Kemudian dari Bapenda tampak hadir Kepala Bapenda Imam Hakim, Kabid Pengendalian dan Pengembangan Syahrudin SSi, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Syahrudin SE MM, dan kepala Bidang Penerimaan dan Pembukuan Zulfan ST. Tampak hadir juga Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga, Anharizal, serta perwakilan dari masing-masing OPD baik itu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Saksi, maupun Kasubag yang berhubungan dengan pendapatan. Mengawali pertemuan, Yuhelmi mengatakan bahwa FGD dilaksanakan untuk menggali dan memperoleh beragam informasi terkait dengan proyeksi pendapatan Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Informasi yang diperoleh ini nantinya akan dibahas dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Sebelum dilanjutkan dengan diskusi terarah, Yuhelmi meminta kepada Bapenda untuk memaparkan proyek pendapatan Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Imam Hakim selaku Kepala Bapenda mengawali dengan menekankan bahwa terkait dengan pendapatan tidak sepenuhnya menjadi otoritas Bapenda. Pendapatan yang bersumber dari retribusi misalnya Bapenda hanya sebagai fasilitator dan koordinator. Sedangkan eksekutor berada di OPD masing-masing. Terkait dengan pendapatan dari masing-masing sumber pendapatan, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Syahrudin SE MM, menjelaskan, untuk proyeksi pendapatan yang bersumber dari pajak tahun 2020, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target tahun 2019. Begitu juga dengan proyeksi pendapatan yang bersumber dari retribusi, berdasarkan pemaparan Kabid Pengendalian dan Pengembangan Syahrudin SSi juga mengalami penurunan. Berdasarkan informasi dari masing-masing perwakilan OPD, penurunan proyeksi pendapatan terjadi karena berbagai faktor. Sebagai contoh, belum selesainya Perda yang menjadi dasar hukum untuk pungutan sumber pendapatan baru dan sekarang masih dalam tahap pembahasan di DPRD. Kemudian ada lagi karena faktor fasilitas atau peralatan yang perlu peremajaan/perbaikan. Seperti di Dinas PUPR, khusus untuk sewa alat berat terjadi penurunan karena sebagian besar alat berat perlu diperbaiki. Persoalan lainnya, seperti di Dinas Perhubungan, penurunan dari retribusi terminal salah satu penyebabnya karena berkurangnya jumlah angkot dari yang jumlahnya ratusan tinggal 37 unit. Banyak lagi kendala lainnya dari masing-masing OPD dan perlu dintindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya. Yuhelmi mengatakan, dari persoalan yang diungkapkan, sebenarnya proyeksi pendapatan untuk tahun 2020 masih memungkinkan untuk ditingkatkan. “Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan di Bapenda. Harapan saya, selain bapak ibu yang ada di sini, tentu pimpinan OPD juga bisa hadir,” tutup Yuhelmi.***