Bupati Hadiri Musrenbangnas RPJMN 2020-2024

BENGKALIS - Bupati Bengkalis Amril Mukminin menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12/2019).

Bupati Bengkalis tiba di Istana Negara, dengan mengenakan setelan batik berwarna merah yang dipadui dengan celana hitam, dimana saat itu dia didampingi Sekretaris Bappeda Bengkalis Rinto, Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Kevin Rafizariandi.

Usai menghadiri rapat tersebut, Bupati Bengkalis mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN ini sangat berarti dalam menyelaraskan antara program pusat dengan Daerah. "Hal tersebut berguna supaya kita mengetahui program apa saja yang ingin dicanangkan Pemerintah Pussat di Daerah," ujar Amril Mukminin.

Kemudian, Amril mengatakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Presiden. Apalagi infrastruktur yang diinginkan oleh orang Nomor Satu di Indonesia dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, segala program prioritas pembangunan khususnya dalam infrastruktur di Kabupaten Bengkalis, tetap akan dijalankan dan terus dilaksanakan, meski dalam kondisi apapun.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam  pengarahannya mengingatkan kembali apa yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan. "Yang pertama bahwa kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, karena kita ingin memperkokoh pondasi, dalam kita berkompetisi dengan negara-negara lain," ujarnya.

"Sesakit apapun harus berani kita tahan agar yang namanya pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai. Artinya kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan," lanjut Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan Pemerintah ingin menyambungkan infrastruktur dengan kawasan industri hingga kawasan wisata yang ada di setiap Daerah. Siapa yang menyambungkan? Jokowi menyebut semua itu menjadi tugas pemerintah Provinsi hingga pemerintah Kabupaten/Kota.

"Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa konsultasi kepada Menteri PUPR. Berkonsultasi. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, semua berbondong-bondong konsultasi. APBD tidak mampu, ini yang bahaya," katanya. (hms)