Teks foto: Kaderismanto
BENGKALIS -Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menyelesaikan persoalan lahan di Kecamatan Pinggir.
Menurut Kaderismanto, persoalan lahan menjadi persoalan mendasarkan di sana. Banyak lahan masyarakat yang masuk wilayah kawasan hutan harus diputihkan.
"Ada persoalan mendasarkan, Pinggir agak berbeda dengan kecamatan yang lain. Ada persoalan lahan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Walaupun peraturan daerah berkaitan dengan rencana tata ruang kota, tata ruang daerah sudah disahkan DPRD Riau tetapi sampai hari ini zonasinya belum juga diselesaikan. Ini harus menjadi perhatian khusus kita, Dinas PU bekerjasama dengan instansi terkait dan berkonsultasi dengan DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini, "ungkap Kaderismanto, Selasa (18/2/2020) saat Musrenbang Tingkat Kecamatan Pinggir.
Desakan penyelesaian lahan di Pinggir bukan tanpa alasan. Legalitas terhadap status tanah milik masyarakat menjadi kendala apabila penyelesaian lahan di Pinggir ditunda-tunda.
" Memang ada beberapa wilayah yang sudah diselesaikan dengan baik. Yang belum selesai harus ada pembahasan lebih lanjut. Bagi kita kawasan seperti ini penting untuk diselesaikan agar masyarakat kita dapat mendirikan bangunan dan kemudian sertifikat bisa keluar. Menjadi lucu kalau kemudian rumah ibadah dan kantor camat berada dalam kawasan (hutan), "cakap Kaderismanto lagi
Ditambah Kade, begitu sapaan akrab politikus PDIP ini dipanggil, penyelesaian lahan di Pinggir memang tidak gampang. Namun tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan apabila dikerjakan secara bersama-sama. DPRD imbuhnya, sangat membuka diri dan siap dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut.
"Ini menjadi tanggung jawab (pekerjaan rumah) kita bersama terutama kepada pemerintah daerah. Kita tinjau, terus berupaya sekuat tenaga menyelesaikan ini. Jangan pernah kita berikan masyarakat kita dengan status tak jelas. Tidak terlalu sulit menyelesaikan ini bila kita bersama, "pungkasnya.
Menurut Kaderismanto, persoalan lahan menjadi persoalan mendasarkan di sana. Banyak lahan masyarakat yang masuk wilayah kawasan hutan harus diputihkan.
"Ada persoalan mendasarkan, Pinggir agak berbeda dengan kecamatan yang lain. Ada persoalan lahan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Walaupun peraturan daerah berkaitan dengan rencana tata ruang kota, tata ruang daerah sudah disahkan DPRD Riau tetapi sampai hari ini zonasinya belum juga diselesaikan. Ini harus menjadi perhatian khusus kita, Dinas PU bekerjasama dengan instansi terkait dan berkonsultasi dengan DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini, "ungkap Kaderismanto, Selasa (18/2/2020) saat Musrenbang Tingkat Kecamatan Pinggir.
Desakan penyelesaian lahan di Pinggir bukan tanpa alasan. Legalitas terhadap status tanah milik masyarakat menjadi kendala apabila penyelesaian lahan di Pinggir ditunda-tunda.
" Memang ada beberapa wilayah yang sudah diselesaikan dengan baik. Yang belum selesai harus ada pembahasan lebih lanjut. Bagi kita kawasan seperti ini penting untuk diselesaikan agar masyarakat kita dapat mendirikan bangunan dan kemudian sertifikat bisa keluar. Menjadi lucu kalau kemudian rumah ibadah dan kantor camat berada dalam kawasan (hutan), "cakap Kaderismanto lagi
Ditambah Kade, begitu sapaan akrab politikus PDIP ini dipanggil, penyelesaian lahan di Pinggir memang tidak gampang. Namun tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan apabila dikerjakan secara bersama-sama. DPRD imbuhnya, sangat membuka diri dan siap dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut.
"Ini menjadi tanggung jawab (pekerjaan rumah) kita bersama terutama kepada pemerintah daerah. Kita tinjau, terus berupaya sekuat tenaga menyelesaikan ini. Jangan pernah kita berikan masyarakat kita dengan status tak jelas. Tidak terlalu sulit menyelesaikan ini bila kita bersama, "pungkasnya.
Baca Juga
BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni meluncurkan Buku Profil Ulama Kharismatik Kabupaten Bengkalis Jilid II yang memuat
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia (GBSI) resmi menandatangani Memo
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong penguatan
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Program Bengkalis Lest
Tulis Komentar
