Teks foto: Bappeda Rakor Lokus Stunting Tahun 2021
BENGKALIS - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar rapat Koordinasi, terkait Lokus Stunting Tahun 2021 di Kabupaten Bengkalis.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat Zahari, lantai II Kantor Bappeda, Jum'at, 26 Juni 2020.
Rapat diikuti Kadis PMD Yuhelmi, Kadis Sosial Martini, Sekretaris Kominfotik Adi Sutrisno, RSUD Bengkalis Rita Puspa serta sejumlah perwakilan perangkat daerah yang masuk dalam tim Percepatan Penanggulangan Stunting.
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Hj Juminanin Hartatik mengatakan, oleh Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai lokus stunting.
“Rapat ini penting karena Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai lokus program intervensi pencegahan stunting pada tahun 2021,” jelasnya.
"Meski pun hasil survey internal kita menunjukkan hasil yang menggembirakan, kita tetap harus bekerja keras dan serius dalam melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di tahun 2021,"tambahnya.
Untuk mewujudkan lokus stanting akan dilakukan 8 Aksi Integrasi, Delapan Aksi tersebut adalah Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Walikota Tentang Peran Desa, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Review Kinerja Tahunan.
Kepala PMD Yuhelmi menyebut upaya mengatasi masalah stunting harus melibatkan lintas sektor tidak bisa hanya satu atau dua instansi.
"Keterlibatan lintas sektoral dalam mengatasi masalah stunting akan memberikan kontribusi sangat besar, sisanya adalah kontribusi lainnya.
Dikatakan Rita Puspa, permasalahan stunting disebabkan banyak aspek, salah satunya karena gizi kronis, misalnya, seperti orang tua yang tidak memberikan ASI eksklusif atau pemberian makanan pendamping ASI yang tepat.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat Zahari, lantai II Kantor Bappeda, Jum'at, 26 Juni 2020.
Rapat diikuti Kadis PMD Yuhelmi, Kadis Sosial Martini, Sekretaris Kominfotik Adi Sutrisno, RSUD Bengkalis Rita Puspa serta sejumlah perwakilan perangkat daerah yang masuk dalam tim Percepatan Penanggulangan Stunting.
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Hj Juminanin Hartatik mengatakan, oleh Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai lokus stunting.
“Rapat ini penting karena Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai lokus program intervensi pencegahan stunting pada tahun 2021,” jelasnya.
"Meski pun hasil survey internal kita menunjukkan hasil yang menggembirakan, kita tetap harus bekerja keras dan serius dalam melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di tahun 2021,"tambahnya.
Untuk mewujudkan lokus stanting akan dilakukan 8 Aksi Integrasi, Delapan Aksi tersebut adalah Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk Stunting, Peraturan Bupati/Walikota Tentang Peran Desa, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Review Kinerja Tahunan.
Kepala PMD Yuhelmi menyebut upaya mengatasi masalah stunting harus melibatkan lintas sektor tidak bisa hanya satu atau dua instansi.
"Keterlibatan lintas sektoral dalam mengatasi masalah stunting akan memberikan kontribusi sangat besar, sisanya adalah kontribusi lainnya.
Dikatakan Rita Puspa, permasalahan stunting disebabkan banyak aspek, salah satunya karena gizi kronis, misalnya, seperti orang tua yang tidak memberikan ASI eksklusif atau pemberian makanan pendamping ASI yang tepat.
Baca Juga
BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni meluncurkan Buku Profil Ulama Kharismatik Kabupaten Bengkalis Jilid II yang memuat
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia (GBSI) resmi menandatangani Memo
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong penguatan
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Program Bengkalis Lest
Tulis Komentar
