Teks foto: Sekretaris Bappeda Rinto mengusulkan PLBN ke BNPP
BENGKALIS -Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bappeda resmi menyampaikan usulan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis (28/10/2021).
Usulan PLBN di Desa Muntai Kecamatan Bantan itu bukan tanpa alasan. Bupati Bengkalis Kasmarni, menerima aspirasi beberapa orang perwakilan masyarakat terkait perihal tersebut. Menanggapi usulan masyarakat, Bupati mengintruksikan Bappeda untuk menyelesaikan usulan masyarakat.
"Alhamdulillah hari ini usulan masyarakat Muntai telah kita sampaikan, dan BNPP mengapresiasi usulan tersebut,"ujar Sekretaris Bappeda, Rinto.
Menurut Rinto, bersama tim Bappeda usulan PLBN di terima Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan (Faslak) dan Monev Deputi Lintas Batas Negera, Budi Setyono. Selain menyampaikan usulan, Bappeda juga mendiskusikan dasar pemikiran mengapa PLBN harus terwujud di Bantan, khususnya Muntai.
"Hasil diskusi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan teknis antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama BNPP nantinya,"terangnya.
Kabid Faslak dan Monev BNPP Budi Setyono dalam diskusi mengatakan pada prinsipnya PLBN harus mempertemukan antara usulan daerah dan kepentingan nlNasional di wilayah perbatasan. Seluruh aspek baik regulasi, tata ruang dan kewilayahan maupun komitmen dengan negara tetangga harus diperhatikan sebagai dasar penetapan titik PLBN di suatu daerah.
"Dan Bengkalis khususnya di kecamatan Bantan memiliki embrio secara historis sebagai kawasan lintas batas, tinggal bagaimana nanti dikemas dan direncanakan secara baik dan benar,"pungkas pejabat yang secara khusus menangani lintas batas negara ini.
Usulan PLBN di Desa Muntai Kecamatan Bantan itu bukan tanpa alasan. Bupati Bengkalis Kasmarni, menerima aspirasi beberapa orang perwakilan masyarakat terkait perihal tersebut. Menanggapi usulan masyarakat, Bupati mengintruksikan Bappeda untuk menyelesaikan usulan masyarakat.
"Alhamdulillah hari ini usulan masyarakat Muntai telah kita sampaikan, dan BNPP mengapresiasi usulan tersebut,"ujar Sekretaris Bappeda, Rinto.
Menurut Rinto, bersama tim Bappeda usulan PLBN di terima Kepala Bidang Fasilitasi Pelaksanaan (Faslak) dan Monev Deputi Lintas Batas Negera, Budi Setyono. Selain menyampaikan usulan, Bappeda juga mendiskusikan dasar pemikiran mengapa PLBN harus terwujud di Bantan, khususnya Muntai.
"Hasil diskusi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan teknis antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama BNPP nantinya,"terangnya.
Kabid Faslak dan Monev BNPP Budi Setyono dalam diskusi mengatakan pada prinsipnya PLBN harus mempertemukan antara usulan daerah dan kepentingan nlNasional di wilayah perbatasan. Seluruh aspek baik regulasi, tata ruang dan kewilayahan maupun komitmen dengan negara tetangga harus diperhatikan sebagai dasar penetapan titik PLBN di suatu daerah.
"Dan Bengkalis khususnya di kecamatan Bantan memiliki embrio secara historis sebagai kawasan lintas batas, tinggal bagaimana nanti dikemas dan direncanakan secara baik dan benar,"pungkas pejabat yang secara khusus menangani lintas batas negara ini.
Baca Juga
BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni meluncurkan Buku Profil Ulama Kharismatik Kabupaten Bengkalis Jilid II yang memuat
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia (GBSI) resmi menandatangani Memo
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong penguatan
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Program Bengkalis Lest
Tulis Komentar
