Bappeda Gelar Rakor Bersama OPD, Matangkan Persiapan Rakortek Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau 2026

BENGKALIS – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempersiapkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Pekanbaru pada 4 Juni 2026 mendatang.

Rapat yang berlangsung di Lantai II Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis, Selasa (2/6/2026), dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis, Syahruddin.

Syahruddin menjelaskan, rakor tersebut dilaksanakan untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami mekanisme pelaksanaan Rakortek yang saat ini menggunakan sistem elektronik atau e-Rakortek, sehingga seluruh usulan dan data pendukung harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem yang telah disiapkan secara nasional.

“Rakortek sekarang disusun dalam format e-Rakortek. Semua berbasis elektronik, sehingga perangkat daerah harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan diinput ke dalam sistem. Data yang ada di sistem itulah yang nantinya menjadi bahan pembahasan dalam Rakortek,” ujarnya.

Selain itu, kata Syahruddin, perangkat daerah juga diminta menginput berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Data tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam Rakortek bersama Pemerintah Provinsi Riau.

“Program dan kegiatan daerah yang mendukung Program Strategis Nasional harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah itu baru akan dibahas dalam Rakortek,” jelasnya.

Tak hanya itu, pembahasan mengenai kerangka makro sosial ekonomi daerah juga menjadi salah satu agenda penting dalam Rakortek mendatang.

Menurut Syahruddin, perlunya pengumpulan seluruh OPD dalam rapat koordinasi ini karena metode pelaksanaan Rakortek yang baru menuntut perangkat daerah lebih aktif dalam melakukan penginputan data dan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

“Kalau sebelumnya OPD hanya menyampaikan usulan, sekarang usulan tersebut harus dimasukkan langsung ke dalam sistem sesuai format nasional. Karena itu perlu ada penyamaan persepsi agar seluruh perangkat daerah memahami mekanismenya,” katanya.

Ia menambahkan, OPD juga diminta menyiapkan justifikasi terhadap berbagai target capaian yang telah diusulkan. Hal tersebut penting sebagai bahan pembahasan apabila terdapat penyesuaian target dari Pemerintah Provinsi Riau.

“Kita harus mengetahui dasar dari setiap angka yang diusulkan. Jika nanti dalam pembahasan ada usulan target yang lebih besar atau lebih kecil, kita sudah memiliki dasar dan argumentasi yang kuat untuk menjelaskan kemampuan daerah,” tambahnya.

Hingga saat ini, lanjut Syahruddin, seluruh perangkat daerah masih dalam proses penginputan data. Namun ia optimistis seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu karena data yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dan telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“OPD saat ini sedang berproses melakukan input data. Karena sistemnya sudah terintegrasi dengan SIPD, insya Allah seluruh perangkat daerah dapat menyelesaikannya dalam satu hingga dua hari ke depan, termasuk menyiapkan justifikasi terkait program strategis nasional,” pungkasnya.