Bappeda Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah. Sinkronisasi Ranwal Renstra dan RPJMD 2025–2029

BENGKALIS – Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas dan terintegrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Senin (16/6) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah (FLPD) dengan agenda utama penyelarasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029, yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan antara visi-misi kepala daerah dengan arah kebijakan serta program kerja Perangkat Daerah.

Dalam forum ini, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyelaraskan “pohon kinerja” pada dokumen Renstra mereka dengan pohon kinerja RPJMD Kabupaten. Penyelarasan ini mencakup perumusan indikator kinerja utama serta program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

"Jadi setelah forum ini menghasilkan catatan-catatan penyelarasan, perangkat daerah akan menyempurnakan dokumen Renstra mereka. Posisi program dan kegiatan akan ditentukan, apakah mereka sebagai pemangku utama pencapaian misi atau hanya berperan sebagai pendukung,” ujar Kepala Bappeda Bengkalis melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Andrius M.Si di sela-sela acara.

Dijelaskan, tidak semua program OPD memiliki peran utama dalam pencapaian misi kepala daerah. Sebagian besar akan berfungsi sebagai pendukung yang tetap penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil penyelarasan ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD, yang dijadwalkan berlangsung pada minggu depan. Setelah itu, proses dilanjutkan ke tahap penyampaian evaluasi Rancangan Perda RPJMD.

Sebagai bentuk penguatan kapasitas teknokratik, Pemkab Bengkalis melalui Bappeda juga melibatkan tenaga ahli dari Universitas Riau (UR) dalam proses penyusunan RPJMD ini.

“Keterlibatan akademisi penting karena dapat memberikan perspektif objektif dan konseptual dalam penyusunan dokumen perencanaan. Mereka memiliki pengalaman yang panjang dan telah menjalin kerja sama yang baik dengan kami selama ini,” tambah Andrius.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi, diharapkan dokumen RPJMD 2025–2029 dapat menjadi rujukan pembangunan yang komprehensif, strategis, dan implementatif untuk lima tahun ke depan.

Agenda pembahasan penyelarasan Ranwal dibagi dalam tiga misi pembahasan. Pertama, Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Daerah dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing. Setidaknya ada 18 OPD yang mengikuti pembahasan Misi tersebut.

Misi kedua, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter melalui reformasi birokrasi dan penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu. Sama seperti misi pertama, setidaknya ada 18 OPD yang mengikuti pembahasan tersebut.

Terkahir Misi ketiga, yakni Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuh OPD yang terlibat membahas misi tersebut.

Selain Andrius, turut hadir dalam acara tersebut, Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Wan Zulkarnanda M.Sc, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Rahmah Wati Putri ST, M.Si, sejumlah pejabat fungsional Bappeda Bengkalis, serta puluhan pejabat masing-masing OPD. Hadir juga tim ahli dari Universitas Riau, Dr Meyzi Heriyanto, Rendra dan rekan. ***