Teks foto: Heri Indra Pimpin Rapat Koordinasi RTRW di Bappeda Bengkalis
BENGKALIS- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Heri Indra Putra memimpin rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2040, Senin 20 Juli 2020.
Berlangsung di ruang rapat Zahari Kantor Bappeda Bengkalis, rapat RTRW lanjutan itu di ikuti sejumlah kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bappeda sendiri diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Muhammad Azmir.
Dalam arahannya Heri Indra mengatakan Kabupaten Bengkalis tercatat salah satu daerah di wilayah Provinsi Riau yang belum memiliki RTRW.
Menurutnya Pemerintah Pusat memberi ultimatum kepada Pemkab Bengkalis untuk segera menyelesaikan Perda RTRW paling lama bulan Mei 2020, namun karena musibah Covid-19 berubah menjadi Bulan Agustus atau September 2020.
“Kita berharap dalam menyusun program yang akan kita laksanakan nantinya tidak ada dipermasalahkan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),"ucap Heri.
Ada beberapa permasalahan yang akan menurutnya harus selesaikan setelah pertemuan itu yakni terkait kawasan strategis dan perizinan yang termaktub dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) dan RTRW.
“Kawasan strategis tersebut melalui data dari Tim TKPRD terdapat kawasan Nasional, kawasan Provinsi dan kawasan daerah, untuk itu kita harus sepakat dalam mengambil keputusannya, apa program yang akan kita sepakati dan apa program yang tidak kita sepakati, terkait masalah perizinan selagi tidak bertentangan dengan peraturan dari Provinisi maka kita mengikuti saja, "terang Heri.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Muhammad Azmir setuju dengan penyampaian asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat. Hal itu mengingat keputusan untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis.
Berlangsung di ruang rapat Zahari Kantor Bappeda Bengkalis, rapat RTRW lanjutan itu di ikuti sejumlah kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bappeda sendiri diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Muhammad Azmir.
Dalam arahannya Heri Indra mengatakan Kabupaten Bengkalis tercatat salah satu daerah di wilayah Provinsi Riau yang belum memiliki RTRW.
Menurutnya Pemerintah Pusat memberi ultimatum kepada Pemkab Bengkalis untuk segera menyelesaikan Perda RTRW paling lama bulan Mei 2020, namun karena musibah Covid-19 berubah menjadi Bulan Agustus atau September 2020.
“Kita berharap dalam menyusun program yang akan kita laksanakan nantinya tidak ada dipermasalahkan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),"ucap Heri.
Ada beberapa permasalahan yang akan menurutnya harus selesaikan setelah pertemuan itu yakni terkait kawasan strategis dan perizinan yang termaktub dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) dan RTRW.
“Kawasan strategis tersebut melalui data dari Tim TKPRD terdapat kawasan Nasional, kawasan Provinsi dan kawasan daerah, untuk itu kita harus sepakat dalam mengambil keputusannya, apa program yang akan kita sepakati dan apa program yang tidak kita sepakati, terkait masalah perizinan selagi tidak bertentangan dengan peraturan dari Provinisi maka kita mengikuti saja, "terang Heri.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Muhammad Azmir setuju dengan penyampaian asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat. Hal itu mengingat keputusan untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis.
Baca Juga
BENGKALIS – Setelah berlangsung selama tiga hari, Bengkalis Durian Fest 2026 resmi ditutup Bupati Bengkalis Kasmarni d
BENGKALIS – Capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bengkalis hingga tahun 2026 tela
BENGKALIS – Tim Supervisi RSSH ATM ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan) seluruh Indonesia Provinsi Riau melakukan kegiat
BENGKALIS – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar rapat koordinasi bersama Orga
Tulis Komentar
