Bappeda Bengkalis Fasilitasi FGD Finalisasi Dokumen RPKD

BENGKALIS – Bappeda Bengkalis memfasilitasi kegiatan Forum Group Discussion (FGD) renana aksi daerah dan lokus prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan ini dalam rangka finalisasi dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Bengkalis Tahun 2023 – 2026.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Zahari Lantai II Bappeda Bengkalis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, Selasa (7/11/2023). Rapat akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan hampir sebagian besar Perangkat Daerah. Selain itu, pertemuan ini juga menghadirkan narasumber dari Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Andi Ista Tutih didampingi beberapa pejabat fungsional Bappedalitbang Riau lainnya.

Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari dari Selasa hingga Rabu (7-8/11/2023) yang diikuti hampir sebagian besar perangkat daerah, dengan dibagi kedalam tiga kelompok program/kerja. Adapun tiga kelompok program tersebut adalah kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu. Kedua, kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga, kelompok program pendukung penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan.

Pada sesi pembukaan yang berlangsung Selasa pagi, diawali dengan pemaparan oleh Kepala Bappedalitbang Riau diwakili oleh Andi Ista Tutih. Dalam kesempatan tersebut, Andi mengawali dengan menyampaikan gambaran makro Kabupaten/Kota di Riau khususnya Kabupaten Bengkalis. Kemudian Demografi Kabupaten Bengkalis dimana terdapat ketimpangan antara luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai  299 jiwa per km2. Bonus Demografi ini bisa berdampak positi tapi bisa juga berdampak negatif, tergantung bagaimana cara Pemerintah Daerah menyikapinya.

Selanjutny berdasarkan data dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dengan prioritas bidang konsumsi di Kabupaten Bengkalis, lokasi yang menjadi prioritas pertama pada sektor kemiskian konsumsi (Desil 1 non bantuan = 34.380 jiwa) yaitu Kecamatan Bengkalis, Bantan dan Rupat. Sementara prioritas kedua  adalah kecamatan Rupat Utara dan Talang Muandau.

Berikutnya, dengan prioritas bidang pendidikan, lokasi yang menjadi prioritas pertama kemiskinan pada sektor pendidikan terutama anak tidak bersekolah sesuai umurnya (13 – 15 tahun), dengan total 3.747 individu yakni di Kecamatan Rupat, Bantan dan Bengkalis. Pada jenjang pendidikan SD lokasi prioritas pertama pada persoalan anak tidak bersekolah (usia 6 – 12 tahun) dengan total 7.991 individu adalah Rupat, Bantan dan Bengkalis.

Para prioritas bidang kesehatan, lokasi yang menjadi prioritas terutama bagi masyarakat di Desil 1 yang tidak terdaftar di DTKS, bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan juga dari Pemerintah Daerah, dengan total 11.805, priorotas pertama adalah Kecamatan Talang Muadau dan Bengkalis.

Terkait pengangguran di Kabupaten Bengkalis, 94,89 persen memiliki klasifikasi keterampilan terlatih dan 5,11 persen tidak terlatih. Sertifikasi keterampilan bisa menjadi faktor penentu untuk dapat terserap lapangan kerja selain kualifikasi pendidikan.

Dalam pemaparan itu juga disampaikan simulasi dampak bantuan sosial terintegrasi terhadap penurunan angka kemiskinan dan Desil 1 P3KE penerima manfaat program. Disebutkan, semakin banyak warga menerima bantuan, maka angka kemiskinan akan semakin cepat berkurang. Untuk itu, saat rapat FGD nantinya disarankan agar memastikan kelompok Desil 1 menjadi prioritas dan menerima lebih dari satu program.

Menanggapi pemaparan tersebut, Kepala Bappeda Bengkalis Rinto berharap kepada masing-masing Perangkat Daerah agar melakukan mapping terhadap program kediatan masing-masing. Karena pada dasarnya program terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini bisa jadi sudah ada hanya saja lokusnya tidak sesuai dengan data yang dipaparkan oleh Bappedalitbang Riau. “Contoh, program rumah layak huni misalnya, yang kita buat di Bukit Batu, sementara berdasarkan data seharusnya di Bengkalis, itu misal,” ujar Rinto.***