Bappeda Gelar FGD Strategi Implementasi Kebijakan Redistribusi DBH Migas

BENGKALIS – Bappeda Bengkalis kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Indonesia Untuk Transparan (FITRA) Provinsi Riau, bertempat di ruang rapat Zahari Lantai II Kantor Bappeda Bengkalis, Senin (27/5/2024). Kali ini, FGD membahas tentang Strategi Implementasi Kebijakan Redistribusi DBH Migas.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto. Tampak hadir jajaran pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Bappeda Bengkalis antara Sekretaris Bappeda Bengkalis Syahrudin, Kepala Bidang  Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Muhammad Ikhwan Syuhada, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Wan Zulkarnanda, dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Rahmah Wati Putri. Tampak hadir juga Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Asnurial serta utusan dari sejumlah kecamatan. Sementara dari Fitra tampak hadir Ketua Fitra Riau Triono Hadi dan beberapa staf.

Selain berlangsung secara offline, dalam pertemuan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Suharto secara daring. Wahyu Suharto saat ini menjabat sebagai Kasubdit Sosial dan Budaya Direktorat Singkronisasi Pemerintahan Daerah III.

Mengawali pertemuan tersebut Kepala Bappeda, Rinto kembali menyampaikan bahwa selama ini telah terjalin komunikasi dan kerjasama serta kolaborasi yang cukup baik dan intens antara Pemkab Bengkalis dengan Fitra Riau. Banyak ide dan gagasan yang dipaduserasikan lalu diimplemantasikan di berbagai aspek di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Wahyu Suharto dengan fokus Penguatan Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pemaparannya, Wahyu menyampaikan secara garis besar tentang strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari landasan hukum, penanggulangan kemiskinan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE), tim koordinasi penanggulangan kemiskian (TKPK) dan kebijakan insentif fiskal.

Menyinggung tentang kemiskinan ekstrem, Wahyu menegaskan, sebagaimana intruksi Presiden Jokowi bahwa Pemerintah RI menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2023 sebesar 1,12 persen. Wahyu berharap perlunya seluruh pihak melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dalam kesempatan itu, Wahyu menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bengkalis dalam mendukung program program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diharapkan bisa tercapai sebesar 0 persen pada tahun 2024 ini.

Sebelum dilanjutkan dengan diskusi, terlebih dahulu Ketua Fitra Riau Triono Hadi menyampaikan tentang sebaran tingkat kemiskinan di desa-desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis termasuk di dalamnya tentang stunting. Seperti telah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, di desa-desa penghasil migas justru masih ditemukan masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi. Untuk itu, melalui diskusi ini bisa dilakukan pendalaman tentang usulan reformulasi bagian DBH Migas melaui ADD, BKK Desa dan Dana Kelurahan.

Hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman menurut Triono antara lain menyepakati konsep redistribusi migas melalui skema BKK Bermasa. Formulasi pengalokasian berdasarkan pertama alokasi minimal Rp1 miliar per desa/kelurahan dan kedua alokasi afirmasi desa penghasil migas dengan dua opsi yaitu dibagi rata kepada setiap desa penghasil migas dan pembagian berdasarkan klaster sumur.***