BENGKALIS – Bupati Bengkalis Kasmarni mengikuti kegiatan evaluasi lintas sektoral kesehatan ibu dan anak serta pencanangan intervensi serentak pencegahan stunting se-Provinsi Riau. Kegiatan yang diadakan di Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (13/6/2024) itu, diikuti oleh Bupati Bengkalis secara daring atau zoom meeting dari Posyandu Nenas I Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.
Dalam acara tersebut, Bupati Bengkalis diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, H Bustami HY SH MM. Tampak ikut mendampingi, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Bengkalis Irawadi, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bengkalis Muhammad Ikhwan Syuhada. Tampak juga hadir Ketua TP PKK Kabupaten Bengkalis Hj Siti Aisyah bersama sejumlah pengurus.
![](/gambar/images/fotobersamasekda.jpg)
Staf Ahli Bupati bersama para undangan yang hadir tampak mengikuti dengan seksama berlangsungnya kegiatan tersebut. Selain Kabupaten Bengkalis, tampak juga melalui layar monitor, perwakilan dari kabupaten/kota lain se-Riau mengikuti kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Riau SF Hariyanto.
Kegiatan evaluasi lintas sektoral kesehatan ibu dan anak serta pencanangan intervensi serentak pencegahan stunting se-Provinsi Riau ini diawali dengan sambutan oleh Pj. Gubernur Riau dan dilanjutkan dengan dialog dari masing-masing kabupaten/kota se-Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Bustami terlebih dahulu menyampaikan bahwa terkait dengan program kegiatan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan antara lain gerakan bulan penimbangan serentak Se- Kabupaten Bengkalis. Sebagaimana arahan Bupati Bengkalis, penimbangan secara serentak ini terhitung dari tanggal 1 Juni - 30 Juni 2024.
![](/gambar/images/wonosari2.jpg)
“Ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung gerakan intervensi serentak dan upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Bustami.
Selain itu, Bustami mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah menyusun rumusan-rumusan kebijakan dan strategi penanganan lainnya. Salah satu yang sudah berjalan dan akan terus berlanjut yaitu dengan skema pemerintah desa menjadi bapak asuh anak stunting melalui anggaran bantuan keuangan khusus bermasa Rp1 miliar 1 desa, melalui program tersebut 1.454 balita stunting dengan keberhasilan 60,18 persen yaitu sebanyak 875 anak berubah status gizinya.
![](/gambar/images/wonosari3.jpg)
Sebelumnya, Pj. Gubernur Riau dalam sambutannya mengatakan, kegiatan itu merupakan satu diantara upaya Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau dalam mewujudkan rencana pemerintah jangka menengah dan jangka panjang. Tujuannya, sebutnya, untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi lintas sektor terkait program pembangunan Provinsi Riau. "Kita membahas bidang kesehatan masyarakat yaitu program kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat. Jadi hasil dari evaluasi ini nantinya akan langsung kita tindaklanjuti," ujarnya.
Khusus dibidang kesehatan, lanjutnya, Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai upaya di lima tahun terakhir dalam menunaikan amanah pembangunan di Provinsi Riau. Salah satu program nasional di bidang kesehatan yaitu penanggulangan stunting.
![](/gambar/images/wonosari.jpg)
Mantan pejabat Kementerian PU itu jelaskan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting Riau pada tahun 2023 sebesar 13,6 persen. Hasil tersebut lebih baik dibanding prevalensi stunting Riau pada 2022 sebesar 17 persen. "Jadi stunting kita turun 3,4 persen, di mana Riau jadi urutan ketiga terendah di Indonesia. karena turunnya kemarin 3,4, pada tahun 2023, kita harap untuk 2025 harus bisa turun 3,4 persen pula, sehingga prevalensi stunting di Riau dapat menjadi satu digit," katanya****
Baca Juga
PEKANBARU – Bappeda Kabupaten Bengkalis melakukan Koordinasi Pengembangan Eco Park dalam kawasan Suaka Margasatwa (SM)
BENGKALIS- Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis Syahrudin ucapkan Tahniah Kepada 1.081 Mahas
BENGKALIS- Pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
BENGKALIS -Sejumlah Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti monitoring dan evaluasi pe