Fokus Group Discussion (FGD) mengenai tata kelola air di kawasan hidrologis gambut atau KHG Pulau Bengkalis

Fokus Group Discussion (FGD) mengenai tata kelola air di kawasan hidrologis gambut atau KHG Pulau Bengkalis digelar hari kamis (18/07/2024), dengan tujuan membahas berbagai isu dan solusi terkait penanganan lahan gambut dan mangrove. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk BRGM, Bappeda Kabupaten Bengkalis, Akademisi, dan Instansi terkait lainnya.

Sarjono membuka diskusi dengan merujuk pada regulasi RG dari PP.71/2016 dan PERMENHAN 20/2017. Ia menekankan pentingnya fasilitasi penyusunan RPPEG Kabupaten Bengkalis dan menyebutkan unit wewenang pelaksana RESTOGAM, yaitu BKSDA, DLHK, dan pihak pemegang izin konsesi. 

Sekretaris Bappeda Bengkalis Syahrudin menyambut baik program RESTOGAM di Pulau Bengkalis dan menyoroti beberapa hambatan yang dihadapi dalam penanganan gambut dan mangrove. Ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi di semua pihak terkait, dan menggarisbawahi perlunya sosialisasi intensif agar pemahaman dan penerimaan terhadap isu ini menjadi lebih baik.

Dalam presentasinya tentang implementasi IFNET 2030 di KHG Pulau Bengkalis, Mardhiansyah menekankan bahwa dokumen perencanaan harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan. Ia juga menyebutkan bahwa kebakaran lahan tidak hanya disebabkan oleh aktivitas pembakaran, tetapi juga faktor lain. Ia menyoroti pentingnya aksi pengurangan emisi, mempertahankan serapan, dan meningkatkan serapan sebagai bagian dari pengelolaan KHG.

Selanjutnya, Yulianto membahas pentingnya kerja sama hingga tingkat daerah dalam mendukung IFNET 2030, dengan motto "Think Globelly, Act Locally".

Kemudian dalam paparannya, Hendra membahas penggunaan teknologi UAV dan Fotogrametri untuk pemantauan deformasi di KHG Pulau Bengkalis, terutama fenomena longsoran gambut di desa simpang ayam. Ia menjelaskan berbagai metode pengukuran deformasi yang digunakan untuk meningkatkan akurasi data.

Dr. Sigit membahas permasalahan degradasi lahan gambut di KHG Pulau Bengkalis, dengan menyoroti ancaman gabungan dari subsidensi, abrasi, dan karhutla. Ia juga membahas mekanisme degradasi dan konsep mitigasi melalui solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions).

FGD ini menghasilkan berbagai rekomendasi penting, termasuk perlunya sinergi dan koordinasi yang kuat dari banyak pihak, serta dukungan dari BUMN, NGO, dan masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya melindungi dan mengelola KHG Pulau Bengkalis demi masa depan yang berkelanjutan.

Acara ini diakhiri dengan harapan agar forum-forum serupa dapat terus diadakan untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan.