Masyarakat Harus Menjadi Subjek Pembangunan, Bukan Objek

BENGKALIS—Dalam upaya mewujudkan desa otonom di Kabupaten Bengkalis, pemerintah hendaknya meningkatkan peran aktif masyarakat, otonomi desa idealnya melahirkan kondisi masyarakat agar tidak menjadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan, dimana masyarakat  ikut serta berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan dan terlibat dalam pengawasan.

Demikian disampaikan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi Syakip Arsalan, Minggu (5/7/2015). Menurutnya, salah satu tujuan dari otonomi desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Otonomi desa harusnya mendorong masyarakat lebih mandiri, dengan cara diberikan kewenangan desa untuk mengurus dan mengatur wilayah sesuai dengan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan ruang kepada warganya untuk dapat menyuarakan pembangunan di desa meraka sendiri,” kata pria yang akrab disapa Ikip ini.

Hanya saja persoalannya saat ini lanjut Ikip, otonomi desa yang merupakan konsep lama di lapangan  masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam realisasinya,  sehingga dapat menyebabkan hilangnya tujuan dasar dari otonomi desa tersebut.

“Sekarang ini coba kita lihat bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah lumayan besarkan, Program Inbup PPIP, UED SP dan sebagainya. Apabila dana yang besar  ini tidak ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai kemungkinan besar pembangunan itu tidak akan berhasil dalam artian penggunaannya tidak tepat sasaran, tapi jika dengan dana yang besar ditopang dengan sumber daya manusia yang baik kemungkinan besar pembangunan akan berhasil serta sesuai dengan keinginan masyarakat banyak,” tandasnya.

Seperti halnya Musrenbang, mulai dari tingkat desa sampai kecamatan, Ikip mengharapkan jangan sebatas seremonial saja tetapi Musrenbangdes harus betul-betul menghasilkan usulan yang berkualitas dan itu benar-benar dari masyarakat.

“Ke depan saya kira pemerintah daerah harus meningkatkan pemahaman dan pembinaan yang matang dan bersifat kontiunitas atau berkelanjutan pada aparatur desa, seperti pelatihan bagaimana mengelola keuangan desa serta pemberdayaan masyarakat yang termasuk didalamnya pemuda, sehingga mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan di desanya masing-masing, kalau mereka hanya diberi pemahaman sepintas-sepintas saja maka wajar saja fungsi mereka berjalan tidak maksimal dan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat,” tutur politisi PKB ini.***