Pemkab dan PHR Diskusi Bahas Sinergi Program Daerah

Pemkab dan PHR Diskusi Bahas Sinergi Program Daerah Teks foto:

PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama PT Pertamina Rokan Hulu (PHR) mengadakan pertemuan membahas tentang sinergi program daerah. Kegiatan yang diinisiasi Bappeda Bengkalis bersama PT PHR ini dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, H Bustami.

Pertemuan yang digelar dalam bentuk diskusi dan tanya jawab ini berlangsung di Hotel Premiere Pekanbaru, Jumat (3/6/2022). Hadir dalam pertemuan tersebut selain Sekdakab Bengkalis, tenaga ahli Bupati Bengkalis Mustafa Kamal, kemudian Kepala Bappeda Bengkalis Rinto, Sekretaris Bappeda Bengkalis M Firdaus para Kepala Bidang lingkup Bappeda Bengkalis, para Pejabat Fungsional Bappeda Bengkalis, Camat Mandau Riki Rihardi,  serta utusan dari 7 Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis. Sementara dari PT PHR tampak hadir Manager Corporate Affairs North Rudi Arif, Manager Social Performance Pinto Laksono, Coordinator Social Performance Winda Camelia dan lainnya.

Sekretaris Daerah H Bustami menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan seperti ini. “Forum seperti ini patut kita banggakan dan patut kita support, karena sangat bermanfaat bagi keberlangsungan program-program Pemerintah Kabupaten Bengkalis. PHR merupakan salah satu perusahaan negara yang beroperasi di Bengkalis. Kita maklumi dengan beroperasinya PHR ini, sedikit banyak akan bersentuhan dengan pemerintah maupun masyarakat. Kedua-duanya perlu dibangun, Pemerintah dan masyarakat, dan forum ini merupakan dalam rangka untuk itu,” ujar Sekda seraya berharap pertemuan seperti ini diharapkan bisa terjadwal secara kontinue, tidak hanya bagi PHR melainkan juga perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Manager Corporate Affairs North Rudi Arif menyampaikan pentingnya diadakan pertemuan atau forum diskusi seperti ini.  “Kadang dalam pertemuan resmi ide-ide nggak keluar, justru dalam pertemuan yang  santai dan rileks keluar,” ujarnya.

Dikatakan, PT PHR meyakini bahwa kehadiran operasinya harus memberikan manfaat dan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Melauli CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pihaknya membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar maju dan sukses bersama-sama. Memang banyak proses yang harus dilalui dan bergantung  juga dengan karakter masyarakat, sehingga penting juga untuk dilakukan social mapping.

Dalam kesempatan itu, PT PHR  melalui Coordinator Social Performance Winda Camelia memaparkan program-program TJSL yang sudah berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2021 serta program-program TJSL apa saja yang akan dan sedang dilaksanakan pada tahun  2022 ini.

 

Sinergi Program Daerah

Sebelum dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto memaparkan sedikit tentang keterkaitan antara program daerah dengan program TJSL yang dilakukan oleh PT PHR. Menurut dia, dari apa yang dipaparkan oleh PT PHR tentang pogram TJSL, sebenarnya ada irisan dengan tupoksi dari beberapa Perangkat Daerah. Terkait dengan itu, Pemkab Bengkalis saat ini sedang melakukan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota Duri.  Ada beberapa OPD yang terlibat dan dirinya sudah meminta kepada masing-masing OPD untuk menyampaikan program apa saja yang dilakukan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota Duri tersebut. “Saya sudah meminta secara tertulis namun sampai hari ini baru dua Perangkat Daerah yang menyampaikan. Ini saya  kira penting  karena kalau tak tertulis nanti entah kemana-mana larinya,” ujar Rinto.

Kecamatan Mandau menurut Rinto, sudah cukup banyak berkontribusi. Namun, 10 – 20 tahun lalu, Mandau masih seperti ini juga. Untuk itu, pihaknya berharap kepada PHR bisa berakselerasi melalui CSR dan disesuaikan dengan program dari OPD terkait.

Adapun beberapa usulan penataan Kota Duri yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi PT PHR antara lain perlunya ruang  terbuka hijau seperti misalnya di Simpang Pokok Jengkol, lalu penataan lampu jalan yang berada di luar kewenangan Pemkab Bengkalis. Usulan lainnya, pemanfaatan lahan Koramil yang masih luas untuk kegiatan Karang Taruna, kemudian Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), penataan air bersih serta prosedur mendapatkan laporan CSR subkon PT PHR apakah bisa langsung atau melalui PT PHR.

Mengingat waktu yang sangat terbatas, tidak semua usulan dari Pemkab Bengkalis terjawab secara tuntas. Kedua belah pihak sepakat menindaklanjuti pertemuan hari ini dengan menggelar  pertemuan lanjutan, dalam bentuk Forum Grup  Diskusi (FGD) dan menghadirkan pihak-pihak lain yang terlibat***


Baca Juga


Tulis Komentar