Kepala Bappeda Ikut Rakor dan Konsolidasi Percepatan Pembangunan untuk Masyarakat Kabupaten/Kota Se-Riau

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan segera menindaklanjuti arahan Gubernur Riau yang disampaikan  dalam rapat koordinasi dan konsolidasi tentang percepatan pembangunan untuk masyarakat se-Kabupaten/Kota di Riau, Rabu (13/7/2022). Dalam  rapat tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili oleh Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto.

Gubernur Riau dalam arahanya menyampaikan rapat koordinasi dan komitmen bersama yang diselenggerakan pada hari ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan di Provinsi Riau dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, serta pengentasan Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal menuju Desa Mandiri di Provinsi Riau.

“Pemerintah Daerah saat ini sedang dalam tahap penyusunan rencana pembangunan tahun 2023, tentu saja isu-isu yang berkembang saat ini dan tantangan   ke   depan   menjadi   perhatian   kita bersama khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dikatakan, Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengamanatkan kepada Gubernur untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, menyusun program dan kegiatan   dan   melakukan   pengawasan    serta  pembinaan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk mencapai target Nol Persen sesuai target nasional pada tahun 2024 atau lebih cepat dari target pencapaian SDG’s yakni di tahun 2030.

Kemudian, Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan target nasional angka prevalensi stunting adalah sebesar 14 persen pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Desember Tahun 2021 menempatkan angka prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 22,30 persen.

Masih menurut Gubri, secara nasional, Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi  Riau  menempati  peringkat  17  dari  33 Provinsi dengan status Berkembang. Target peningkatan Status IDM khususnya di Provinsi Riau untuk  Desa  Sangat  Tertinggal  dan  Tertinggal adalah tuntas pada tahun 2024. Perkembangan Desa Berkembang sebanyak 951 pada tahun 2019 berkurang menjadi 801 desa pada tahun 2022 dan ditargetkan menjadi 470 desa pada tahun 2024. Desa Maju sebanyak 163 desa pada tahun 2019, bertambah menjadi 520 desa pada tahun 2022, dan ditargetkan menjadi 473 desa pada tahun 2024. Desa Mandiri sebanyak 10 desa pada tahun 2019, bertambah menjadi 159 desa pada tahun 2022, dan ditargetkan menjadi 684 desa pada tahun 2024.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah    Kabupaten/Kota maka diharapkan ada Komitmen Bersama tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penurunan Stunting dan Peningkatan Jumlah Desa Mandiri serta pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal di Provinsi Riau. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dalam  merencanakan pembangunan lebih fokus pada persoalan-persoalan tersebut.

“Diharapkan setelah adanya Komitmen Bersama ini agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak komitmen bersama ini ditandatangani,” ujar Gubri.

Didampingi Kabid Pemerintahan dan SDM Bappeda Bengkalis, Suwardinata, Kepala Bappeda Bengkalis Rinto secar singkat menyampaikan Pemkab Bengkalis akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut.***