BENGKALIS - Dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal pengelolaan mangrove dan pesisir terpadu di Kabupaten Bengkalis, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melalui Program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) menggelar “Lokakarya Rencana Aksi Konservasi Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Bengkalis.” Acara digelar di ruang rapat Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis pada hari Kamis (28/7/2022).
Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten pesisir di Provinsi Riau yang memiliki area mangrove cukup luas yaitu sekitar 27.275,62 hektare. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap upaya-upaya perlindungan ekosistem mangrove yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat.
“Untuk itu, lokakarya hari ini sangat penting, karena hasilnya akan mendukung perencanaan pengelolaan mangrove dan pesisir secara terpadu di Kabupaten Bengkalis,” ujar Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sambutan tertulisnya.
“Potensi mangrove dan kawasan pesisir Kabupaten Bengkalis harus dikembangkan secara berkelanjutan dan tekanan yang tinggi terhadap kawasan ini perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat saat ini dan generasi seterusnya. Kami bersama mitra yaitu HSBC dan LSM Bahtera Melayu melalui program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) siap mendukung program BENGKALIS BERMASA yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya yang terkait dengan pengelolaan pesisir dan penguatan sosial ekonomi masyarakat,” pungkas Direktur Program MERA YKAN Muhammad Imran Amin.
Baca Juga
BENGKALIS -Rapat Koordinasi bersama Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, di Ruang Rapat Melati Kantor Gub
BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Selasa (15/4) menghadiri rapat bersama DPRD dan Badan Pembentukan Peraturan D
BENGKALIS- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis, Rabu (9/4) menggelar rapat Perubahan Renc
BENGKALIS- Di hari kedua kerja pasca cuti lebaran Syawal 14476 H, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) K