Bappeda Gelar FGD Aplikasi e-Monev Renja Perangkat Daerah

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bappeda menggelar Forum Group Discussion atau grup diskusi terpumpun aplikasi e-Monev Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan Kamis (3/8/2023) bertempat di ruang rapat Zahari Lantai II Bappeda Bengkalis.

Dari Bappeda tampak hadir Sekretaris Bappeda, Syahruddin dan Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Andrius. Kemudian para peserta FGD dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam FGD tersebut, turut menghadirkan narasumber, Andi Setiawan, ahli data base aplikasi e-Monev.

Mengawali diskusi tersebut, Andrius menyampaikan bahwa Grup Diskusi Terpumpun ini merupakan salah satu rangkaian dari peningkatan kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Aplikasi e-Monev yang digunakan Bappeda Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2020 telah memotret perkembangan kinerja pembangunan hampir empat tahun melalui pelaporan berkala Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

“Namun, aplikasi ini perlu dilakukan pengembangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga melalui FGD yang dilaksanakan pada hari ini dapat menggali berbagai masukkan dari peserta,” ujar Andrius. 

Sementara itu, Sekretaris Bappeda mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Syahruddin menyampaikan beberapa hal diantaranya, pertama bahwa sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan secara nasional, Pemkab Bengkalis berupaya agar penyelenggaraan pemerintahan memang sudah harus diperbaiki dan semakin diperbaiki serta disesuaikan dengan kebutuhan maupun perkembangan pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan e-Monev ini.

Kemudian, sambung Syahruddin, dalam agenda reformasi birokrasi daerah juga dimintakan untuk melakukan penyelarasan dan melaksanakan seoptimal mungkin proses pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam konteks perbaikan sistem mulai dari perencanaan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengendalian. Itu juga akan menjadi bagian yang akan digariskan dan akan dinilai dalam pelaksanaan atau implementasi reformasi birokrasi di daerah termasuk kita di Kabupaten Bengkalis.

“Ketiga adalah terkait dengan akuntabilitas, di sini sebenarnya peran penting pertemuan kita pada saat ini. Jadi dari sisi akuntabilitas kita dimintakan untuk tiga hal, pertama dapat menentukan tolok ukur dari masing-masing item kegiatan, sub kegiatan kemudian akun belanja dan lain-lain. Jadi tolok ukurnya memang harus sudah kita dapatkan,” katanya.

Sekretaris juga berharap kepada semua agar tetap saling membangun komunikasi. Pertemuan ini diharapkan agar menjadi bagian dari penyamaan konsepsi persepsi dan draft langkah. “Jadi sama-sama nanti kalau memang pun ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan Apakah ke kami langsung atau kepada kawan-kawan yang kita anggap itu sudah cukup mewakili, apa yang kita masih ragu atau apa yang kita belum paham,” katanya.

Konsesus membangun koordinasi tersebut nampak dari kemitraan pemanfaatan aplikasi e-Monev dengan pihak penyedia dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Andi Setiawan ahli data base aplikasi e-Monev yang didaulat menjadi narasumber ahli dalam agenda FGD kali ini.

Penutup dari FGD ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pengembangan Aplikasi e-Monev sebagai dasar kebutuhan implementasi selanjutnya.