Pengembangan Pelabunan Roro Dumai - Rupat, Pemkab Bengkalis Terima Kunjungan Tim Konsultan Legal MCC

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melanjutkan diskusi terkait rencana pengembangan pelabuhan  Roro Dumai-Rupat  bersama Tim Konsultan Legal Millenium Challenge Compact (MCC). Diskusi yang dipandu Sekretaris Bappeda, H Syahrudin berlangsung di ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkalis, Kamis (7/3/2024).

Seperti diketahui, ada lima provinsi penerima program hibah Millennium Challenge Compact (MCC) dari Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia, salah satunya Pemerintah Provinsi Riau. Di Riau sendiri, rencananya dana hibah tersebut diperuntukkan bagi pengembangan pelabuhan Roro Dumai-Rupat. Proyek tersebut diyakini sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan tentunya sangat tepat bagi pengembangan kawasan wisata Pulau Rupat.

Mewakili Kepala Bappeda, Rinto MSi, Syahrudin menyampaikan permohonan maaf, karena pada saat bersamaan kepala Bappeda Bengkalis mendampingi Bupati Kasmarni dalam kegiatan bersama Ombudsman RI di Pekanbaru. ”Pesan beliau, semoga kegiatan hari ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk pembangunan daerah dimasa yang akan datang," ujar Syahrudin. 

Dikatakan, bahwa persoalan penyebarangan Roro juga menjadi salah satu  bagian yang intens dimonitor oleh Ombudsman, karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan penyeberangan Roro Dumai-Rupat. ”Harapan kita semua tentunya projek pengembangan pelabuhan Roro Dumai-Rupat melalui dana hibah MCC ini segera terwujud, agar kelak hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” papar Syahrudin.

Bappeda Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya siap mendukung agar seluruh rangkaian kegiatan  berjalan dengan baik. ”Untuk itu mari bersama-sama kita memperkuat, saling melengkapi agar agenda besar ini terlaksana dengan baik,” sambungnya.

Sementara itu, perwakilan dari  Tim Legal MCC, Roro Astuti, menyampaikan bahwa pertemuan bersama Bappeda dan sejumlah OPD terkait merupakan diskusi lanjutan, mengkonfirmasi beberapa hal berkaitan dengan status Pelabuhan Tanjung Kapal Rupat, kewenangan pengelolaan pelabuhan, konfirmasi terkait perizinan pelabuhan yang sudah dimiliki. Juga konfirmasi terkait detail kepemilikan dan pengelolaan aset tanah, bangunan, dan fasilitas di pelabuhan Tanjung Kapal. Juga terkait progress pelepasan atau konversi kawasan hutan berikut potensi dampak terkait.

Terkait sejumpah pertanyaan tersebut, satu persatu ditanggapi oleh Pemkab Bengkalis melalui Perangkat Daerah terkait. Seperti status pelabuhan dan kewenangan pengelolaannya. Menurut Arif pejabat Dishub Bengkalis, bahwa aset Pelabuhan Tanjung Kapal, pada sisi Darat milik Pemkab Bengkalis sedangkan pada sisi laut milik Provinsi Riau.

“Sementara status pelabuhan merupakan pelabuhan pengumpan regional, sedangkan kelasifikasinya berada pada kelas 2, yakni pelabuhan yang tidak diusahakan secara komersil. Jadi pelabuhan Tanjung Kapak itu untuk melayani masyarakat,” sebut Arif.

Untuk pengelolaan lahan sambung Arif, karena areal pengembangan termasuk wilayah HPT, pihaknya sudah mengajukan persyaratan untuk pemanfaatan lahan tersebut ke DLH Provinsi Riau sektar satu tahun lalu, namun persyaratan tersebut harus diperbaiki. ”Usulan permohonan sudah masuk tahun 2023 lalu, cuma perlu diperbaiki tahunnya saja, menjadi tahun 2024,” sebut Arif lagi.

Terkait dengan kejelasan lahan, aset dan lainnya, agar di kemudian hari saat dilakukan pembangunan tidak terjadi tumpang tindih dan saling klaim sehingga memunculkan persoalan baru. ”Terima kasih atas informsi yang baoak ibu sampaikan, data dan informasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami,” papar Roro.

Terakhir Syahrudin juga menyampaikan, bahwa seluruh OPD di Pemkab Bengkalis sudah bersepakat mendukung sepenuhnya pengembangan wisata pulau Rupat dan akses utama menuju destinasi wisata pantai pasir putih itu adalah pelabuhan roro. ”Entry point-nya pelabuhan Roro Tanjung Kapal ini. Intinya, sampai kapanpun Tanjung Kapal tetap akan menjadi bagian terpenting bagi pengambangan pariwisata pulau Rupat,” katanya.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, Rahma Wati Putri Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda, Ikramuddin dari BPKAD, Arif dari Dishub, Jefrizal Bagian Hukum Setkab Bengkalis, pejabat DLH serta sejumlah peserta diskusi lainnya.***