Bappeda Gelar FGD Peluang Penerapan Redistribusi DBH Migas

BENGKALIS - Bappeda Kabupaten Bengkalis,  menggelar Focus Group Discussion (FGD) peluang penerapan kebijakan redistribusi DBH Migas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. FGD Bekerja sama dengan Fitra Riau ini  berlangsung di ruang rapat Zahari lantai II Bappeda Bengkalis, Jumat (3/5). 

Hadir pada FGD tersebut, Sekretaris Bappeda, H Syahrudin, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Wan Zulkarnanda, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Rahmah Wati Putri, Kabid Perencanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Andrius, serta sejumlah pejabat perangkat daerah lainnya. Sedangkan dari Fitra Riau hadir langsung Koordinatir Fitra Riau, Triono Hadi, ditemani sejumlah rekan dari Fitra Riau.

Mengawali pertemuan tersebut, Syahrudin menyampaikan, bahwa sudah cukup lama  terbangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara Bappeda Bengkalis dengan Fitra Riau. Banyak ide dan gagasan yang kemudian dipaduserasikan lalu diimplementasikan di berbagai aspek di pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Termasuk gagasan yang akan disampaikan dan didiskusikan pada FGD kali ini, yakni berkaitan dengan peluang penerapan kebijakan redistribusi DBH Migas untuk peningkatan kesejahtaraan masyarakat di Kabuaten Bengkalis. “Untuk itu kepada kita yang hadir untuk bisa memberikan tanggapan termasuk mengevaluasi skema dan program yang sudah kita jalankan terkait dengan distribusi pemanfaatan DBH Migas ini agar ianya lebih efektif dan efisien,” ujar Syahrudin.

Dikatakan, sejak beberapa tahun terakhir Pemkab Bengkalis yang diterajui oleh Bupati Kasmarni dan Wabup H Bagus Santoso telah mengalokasikan anggaran dana Rp1 miliar untuk satu desa/kelurahan. Perlu kiranya, masing-masing OPD menyelaraskan terkait rencana kegiatan yang dilaksanakan di desa atau kelurahan. Bisa berkaitan dengan prosedur, mekanisme maupun besaran anggaran. 

”Secara spesifik dana yang sudah dialoasikan harus disesuaikan dengan agenda masing-masing OPD, ini yang harus kita sandingkan agar dana Bermasa yang dialoasikan itu benar-benar memberikan manfaat yang besar dan berkelanjutan,” papar Syahrudin.

Sementara itu Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi dalam pemaparannya menyampaikan, Pemerintah Daerah yang daerahnya mendapatkan anugerah sebagai daerah penghasil migas, memang harus befikir ekstra keras untuk mencari pendapatan dari sumber lain, mengingat sebagian besar daerah penghasil migas (SDA) saat ini produksinya terus menurun dan akan habis termasuk Bengkalis.

Penurunan penghasilan dari sektor migas juga dibarengi dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Bagi daerah-daerah yang tidak mempersiapkan dampak seperti ini dengan baik, maka akan berdampak pula bagi petumbuhan ekonomi untuk tahun-tahun selanjutnya. ”Kami melihat Bengkalis sudah mempersiapkan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan itu, salah satunya penyaluran dana BKK Bermasa Rp1 miliar 1 desa/kelurahan. Hanya mungkin terkait dengan teknis dan skema serta tata kelola dalam penyelauran dana bisa dikembangkan lagi,” ujar Triono.

Ada beberapa skema atau formulasi yang ditawarkan oleh Fitra untuk kemudian bisa didiskusikan bersama. Seperti, menambah alokasi BKK saat ini sebesar Rp19 miliar sebagai alokasi dasar dan penamahan sesuai kebutuhan kemampun keuangan daerah sebagai  afirmasi kelurahan/desa penghasil migas.

Kemudian, mengalokasikan BKK Desa Bermasa dengan pertimbangan, Alokasi Dasar, Alokasi Formula dan Alokasi Migas. Lalu, keadilan distribusi dana kelurahan (perbedaan penduduk, luas wilayah, penduduk miskin, kondisi infratsruktur dan lainnya. Merevisi Perbup Dana Kelurahan (16/2022) kembali dengan menambahkan mekanisme alokasi keurahan.***