Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024, Pjs Bupati Minta Seluruh Stakeholder Koordinasi Intens

BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kamis (31/10) menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Rakor yang digelar di ruang rapat Zahari lantai II Bappeda Bengkalis tersebut, dibuka Pjs Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Tavipiyono. Rakor menghadirkan dua narasumber, Widaryatmo S.ST M.Si, Perencana Ahli Madya Kementrian PPN/Bappenas dan Raja Juarisman ST, M.Si dari BappedaLitbang Provinsi Riau.

Dalam arahannya, Pjs Tavip mengatakan, bahwa ketika yang dibahas adalah program-program atau kebijakan tentang pengentasan kemiskinan, maka persneling (gear) yang digunakan harus persneling lima (5) bukan satu atau dua. Dengan maksud, kegiatan atau eksesn di lapangan harus gencar dan terus digas.

“Apalagi sekarang kita berada di ujung bulan Oktober, artinya kita sudah berada di penghujung tahun anggaran 2024. Sudah waktunya kita berhitung mundur mengingat waktu yang tersisa sangat sedikit, terlebih pak Kaban Rinto tadi menyampaikan realisasi kegiatan kita saat ini baru sampai 41 persen," pesan Tavip.

Evaluasi sambung Tavip menjadi suatu keniscayaan bila berbicara soal pengentasan kemiskinan, terlebih saat ini sudah berada di penghujung tahun anggaran. Program mana yang belum dikerjakan, mana yang sudah, apa yang menjadi kendala di mana titik kelemahan dan kekurangan,” Harus segera dipetakan dan dicarikan solusinya lalu  secara bersama-sama kita bergerak, eksen dan tuntaskan program yang belum terlaksana,” pintanya.

Hal penting lainnya kata Tavip, seluruh perangkat daerah harus melakukan koordinasi intens, untu memastikan program yang drencanakan dapat diselesaikan bersama,” Pengalaman saya, bahwa untuk menyusun program pengentasan kemiskinan ini harus bersama-sama, dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi. Karena kalau jalan masing-masing saya yakin hasilnya tidak akan mksimal, tapi kalau keroyokan, insyaallah hasilnya akan baik. Itu itu, seluruh stakeholder harus jain komunikasi intens,” pintanya.

Terakhir, kepada pihak kampus (perguruan tinggi), perusahaan swasta, BUMN, LSM dan ormas yang ada, untuk bersama-sama memberikan konstribusi positif terhadap program-program yang direncanakan dalam kaitan pengentasan kemiskinan.

“Ayo kawan-kawan kampus, berikan kontribusi positif, mungkin dengan ikut mengawal program pengentasan kemiskinan atau dengan melaukan riset-riset singkat dan pendek. Begitu juga perusahaan, kontribusi CSR-nya harus betul-betul fokuas dan diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerinah daerah,” pesan Tavip lagi.

Sebelum itu, Kepala Bappeda Rinto M.Si menyampaikan, bahwa Rakor Pengentasan Kemiskinan yang digelar bukan sekadar kegiatan seremoni, tapi bagaimana rakor dan program yang dibuat semakin hari semakin menukik kepada persoalan utama yakni pengentasan kemiskinan.

Dikatakan, bahwa pada tahun anggaran 2024 setidaknya dialokasikan anggaran sebesar Rp 850 miliar, yang berada di seluruh SKPD, yang secara langsung anggaran tersebut bersentuhan atau berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemkab Bengkalis.

Hadir pada Rakor tersebut Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Melalui Daring (Zoommetting) Widaryatmo, sebagai narasumber. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Provinsi Riau, Raja Juarisman (narasumber), Anggota Sekretariat TKPK Provinsi Riau Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Provinsi Riau, M. Khofifuddin.

Hadir juga Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, Tim Percepatan Pembangunan, Yuherlmi dan Suparjo serta para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.***