Bupati Sampaikan Persoalan Infrastruktur dan Abrasi kepada Menteri Keuangan

BENGKALIS-Meski APBD Kabupaten Bengkalis terdengar gaungnya besar, namun jika dibandingkan dengan persoalan infrastruktur yang dihadapi kabupaten tertua di Riau ini, dana tersebut belumlah ada apa-apanya. Sangat dibutuhkan dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk membantu mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Negeri Junjungan.

''Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis baru sekitar 40 persen. Kendati APBD Bengkalis cukup besar setiap tahunnya, dengan kondisi tersebut belumlah mencukupi dan sangat butuh dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,'' ujar Bupati Herliyan dalam sambutannya ketika kunjungan kerja Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ke Bengkalis, Selasa (16/5/2015).

Di samping itu, tambah Bupati, letak Kabupaten Bengkalis yang berada di garda terdepan berbatasan langsung dengan negara tetangga, tentu ada kepentingan nasional untuk ikut membantu percepatan infrastruktur maupun program lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Persoalan lain yang cukup serius dihadapi Kabupaten Bengkalis, kata Bupati, adalah masalah abrasi yang sudah terjadi sejak tahun 1960. Di beberapa daerah pesisir, tingkat abrasi ada yang mencapai 1,5 KM per tahunnya, jika tidak ditangani secara baik akan berdampak berkurangnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Terkait program pemberdayaan desa, Bupati memaparkan bahwa setiap tahun Pemkab Bengkalis telah mengalokasikan dana desa (ADD) minimal Rp1 miliar per desa setiap tahunnya dan tertinggi mencapai Rp4 miliar. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Pemkab Bengkalis sejak 5 tahun terakhir telah menyalurkan dana melalui program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) sebesar Rp5 miliar per desa (Rp1 miliar per desa setiap tahunnya). Selanjutnya untuk percepatan infrastruktur desa, Pemkab Bengkalis juga telah mengalokasikan dana program Inbup PPIP sebesar Rp1 miliar per desa dan Rp3 miliar per kecamatan setiap tahunnya sejak tahun 2012.

Hal senada disampaikan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman. Besarnya APBD Provinsi Riau belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Riau. Terutama di wilayah pesisir, kondisi infrastrukturnya masih memprihatinkan sehingga perlu digesa.

''Jika ada anggapan Riau tidak perlu dukungan pusat, itu tidak benar. Untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, kita sangat butuh dukungan pusat,'' ujar Gubri.

Pertama Sejak Merdeka

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang juga putra asal Bengkalis, Jon Erizal menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan kerja Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro ke Riau, khususnya ke Bengkalis. 
''Ini baru pertama kali sejak Indonesia mardeka Menteri Keuangan ke Riau, khususnya ke Bengkalis. Beliau merupakan tamu agung kita hari ini,'' ujar Jon yang ikut bersama Menkeu.

Selaku mitra kerja, Jon Erizal memuji gagasan dan ide-ide dari Menteri Keuangan untuk kepentingan rakyat. Ia berharap ini bisa dimanfaatkan oleh Riau pada umumnya dan Bengkalis khususnya, untuk mengejar pembangunan infrastruktur yang masih jauh tertinggal ini.

Pada kesempatan itu, Jon Erizal juga minta perhatian khusus kepada Menkeu terhadap Riau, mengingat kontribusi daerah ini cukup besar kepada pusat.

''Kami sangat bangga Yogyakarta dan Aceh mendapat daerah istimewa dari pusat. Kami senang Papua mendapat daerah khusus. Apakah Riau tidak layak mendapat perhatian khusus. Kami tidak minta nama, tapi sentuhlah pembangunan Riau secara khusus baik infrastruktur, perdagangan dan pariwisata melalui program pusat,'' harap Jon Erizal.

Menanggapi apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi XI, Gebernur Riau dan Bupati Bengkalis, Menkeu mengakui bahwa Riau khususnya Kabupaten Bengkalis banyak menyumbangkan perekonomian  untuk Indonesia melalui lapangan minyak Duri dan Kelapa sawit yang kini jadi primadona ekspor.

''Dengan sumbangan begitu besar ke pusat, maka sudah sepantasnya Riau mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat melalui program pembangunan,'' ujar Menkeu.

Dipaparkan Menkeu, program dana desa merupakan salah satu upaya pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa. Dengan semakin membaiknya infrastruktur, maka ekonomi masyarakat akan ikut terangkat dan akan mengurangi perbedaan kelompok masyarakat.***